Sri Mulyani Ungkap Kerawanan dari Tingginya Anggaran Pendidikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan anggaran pendidikan yang tinggi di Indonesia tidak lepas dari risiko berupa keteledoran pengelolaan anggarannya.

Undang-Undang mengamanatkan anggaran pendidikan setiap tahun dialokasikan sebesar 20 persen dari APBN, di mana jumlahnya selalu naik karena pendapatan dan belanja negara juga terus meningkat.

"Bukan bahaya mengalokasikan anggaran untuk pendidikan, tetapi mekanismenya yang akan membuat kita teledor untuk merancang penggunaan anggaran," kata Sri Mulyani saat berbicara di hadapan anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di gedung PGRI, Jakarta Pusat, Selasa (10/7/2018).

Sri Mulyani mengungkapkan, kementerian/lembaga terkait yang menerima anggaran pendidikan tidak berpikir soal alokasi karena sudah otomatis dapat 20 persen dari APBN.

Menurut Menkeu, sebagian besar penggunaan anggaran pendidikan tidak melalui proses perencanaan yang matang dan baik, sehingga output-nya juga tidak maksimal.

"Di sektor pendidikan, anda tidak perlu berpikir, pasti dapat jatah 20 persen. Tinggal masalahnya sekarang berantem, siapa dapat apa. Enggak pernah mikirin, dapat apanya itu untuk apa, dengan target tujuan apa, yang dihubungkan dengan kepentingan anak-anak Indonesia yang perlu kita didik," kata Sri Mulyani.

Perencanaan anggaran pendidikan kurang baik

Dia turut membandingkan anggaran untuk pendidikan dengan alokasi anggaran kebutuhan lain yang terencana, disertai dengan proposal.

Melalui proposal dan perencanaan yang jelas, penggunaan anggaran bisa dipertanggungjawabkan dan dapat diarahkan untuk kemajuan lini pendidikan di Indonesia.

"Cara kita mengalokasikan anggaran belum baik. Desain pendidikan di Republik kita itu mau apa dan mau ke mana. Kalau pelaku pendidikan cuma sibuk memikirkan gaji saja, belum memikirkan pendidikan itu sendiri, jadi siapa yang memikirkan?" ujar Sri Mulyani.

Anggaran besar, kualitas pendidikan buruk

Dia berharap, para guru yang tergabung dalam PGRI bisa memikirkan hal tersebut dan mulai memperjuangkan peningkatan kualitas pendidikan Indonesia.

Terlebih, prestasi anak-anak di Tanah Air yang disebut Sri Mulyani masih tertinggal dari negara lain sekawasan yang sama-sama memprioritaskan pendidikan melalui alokasi anggaran yang besar, salah satunya Vietnam.