Lebih Hemat Anggaran, Menhub Beri Kesempatan Swasta Bangun Bandara

Saat ini Indonesia tengah mengembangkan kawasan wisata. Semakin banyak destinasi wisata, maka aksesibilitasnya juga harus diperbanyak.

Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan habis jika banyak dialokasikan untuk pembangunan sarana dan prasarana transportasi saja.

"Kami sedang mengkaji jika dimungkinkan tetap dimiliki oleh swasta dan kami hanya mengontrol operator harus dilakukan oleh AP I atau AP II atau pihak yang memiliki itu," ujar Menhub saat menjadi pembicara Indonesia Development Forum 2018 di Jakarta, Rabu (11/7/2018).

Dengan dikontrol pemerintah, maka keamanan dan kenyamanan penumpang bisa terjaga. Budi mengatakan, anggaran Kementerian Perhubungan untuk pembangunan tersebut dalam lima tahun tak lebih dari Rp 500 triliun.

Sementara itu untuk mengoptimalkan konektivitas Indonesia sebagai negara kepulauan, butuh dana hingga empat kali lipat dari itu.

"Apa yang kami lakukan, tentu dengan berbagai upaya kita melibatkan swasta, baik swasta nasional dan internasional," kata Budi.

Kerjasama dengan pihak swasta telah diterapkan dalam membangun kereta api cepat Jakarta-Bandung. Proyek tersebut merupakan kerjasama PT Kereta Cepat Indonesia China dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.

Budi Karya mengatakan, kerjasama dengan pihak swasta bukan berarti menjual. Justru, akan menghemat anggaran pemerintah pusat maupun daerah dalam mengembangkan pembangunan.

"Kita kerjasama dalam kurun 20-30 tahun, maka kantong pemerintah yang tadinya dibangun untuk proyek-proyek yang feasible bisa digunakan untuk pelabuhan bandara yang di ujung-ujung Indonesia yang tidak terbayangkan kita sampai ke sana," kata Budi.

"Oleh karenanya apa yang kita lakukan sekarang kita tidak saja mengandalkan APBN sebagai tools. Kita akan mampu menghemat dana dana APBN dan kita bisa membiayai masyarakat di pinggiran," lanjut dia.