Tindakan Tegas Kementan terhadap Mafia Pangan Patut Diapresiasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Ekonomi Kerakyatan dari Universitas Trilogi Muhamad Karim mengapresiasi gebrakan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang mulai melawan mafia pangan.

Selama ini, salah satu problem distribusi pangan di Indonesia ialah mafia pangan. Salah satu aksi para mafia pangan yakni mendorong kebijakan impor beras dengan alasan  stabilisasi harga dan cadangan nasional.

“Negara seolah-olah tak berdaya mengatasi masalah pangan yang dikuasai mafia. Membongkar mafia pangan ini memang bagaikan melawan tembok, tapi hasilnya sudah nampak dengan berhasilnya ditangkap oknum-oknum mafia pangan. Menteri Amran melawan mafia pangan tak ubahnya perang melawan mafia narkoba,” kata Karim yang menjabat Dewan Pembina Indonesia Food Watch dalam pernyataan tertulis, Selasa (24/7/2018).

Berdasarkan hasil penindakan Satgas Pangan Mabes Polri, sebanyak 373 kasus pangan berhasil dibongkar yang meliputi 21 kasus komoditas hortikultura, 12 kasus pupuk, 66 kasus beras, 23 kasus ternak dan 247 kasus pangan lainnya. Dari kasus itu, kata dia, sebanyak 409 orang telah ditetapkan tersangka.

Sulit dihancurkan

Karim menegaskan, eksistensi mafia pangan di Indonesia telah menggurita dalam waktu yang cukup lama dan berjalan secara sistematis.

Lingkaran mafia pangan juga terdapat pengambil kebijakan dan penegak hukum yang berhasil disuap. Akibatnya, kejahatan mafia pangan sulit dibongkar.

“Problem pangan kita sudah menggurita selama 4 dekade. Tak heran menyebabkan negeri ini terkesan tersandera oleh kelompok mafia. Mulai dari soal pangan pokok seperti beras, kedelai, jagung, daging, ikan, garam, gula pasir, susu dan telur serta komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar dunia,” ujar dia.

Tindakan tegas Kementan atas praktek curang pelaku kartel pangan patut dihargai. Hal itu bisa terjadi karena adanya sinergi antar kementerian dan lembaga dalam mencegah praktek kartel.

“Gerakan melawan mafia pangan memang harus dengan pendekatan komprehensif dengan pihak terkait. Satgas mafia pangan harus lebih keras lagi menangkap para mafia. Kalau perlu bekerja dengan pihak intelijen. Siapa pun yang memainkan suplai dan harga pangan adalah tindakan kriminal yang mengancam eksistensi NKRI,” katanya.

Untuk mempercepat pemberantasan mafia pangan, Karim mengusulkan agar pemerintah memasukkan kejahatan pangan sebagai kejahatan trans-nasional.

Dengan demikian, mafia pangan menjadi musuh bersama bagi komunitas dunia. Pasalnya, tindakan mafia pangan bukan saja merugikan rakyat, tapi juga menyuburkan korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Makanya, mabes polri, KPK, dan aparat TNI, intelijen harus memberantas mafia pangan ini sampai ke akar-akarnya,” ujarnya.

Gerakan anti-korupsi

Sementara itu, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Ditjen Hortikuktura, Kementerian Pertanian, Prihasto Setyarto mengatakan, pemerintah terus menerapkan komitmen anti-korupsi di Kementerian Pertanian.

Bersih-bersih ini tidak hanya bagi kalangan intern pegawai Kementan, melainkan juga bagi pihak lain yang terkait pertanian.

“Iya sikat habis. Kami tidak pandang bulu bagi semua pihak yang bermain-main selewengkan bantuan, anggaran dan menyuap agar mendapatkan pekerjaan di sektor pertanian,” kata dia.

Hingga kini, sudah 10 importir bawang putih dan 5 importir bawang merah masuk daftar hitam.

“Modusnya, bawang bombai mini dijadikan bawang merah, keuntungan yang diraup mencapai Rp 1,24 triliun. Apabila 50 persen bawang bombai mini itu penetrasi ke pasar, keuntungan tambahannya Rp 455 miliar. Ini bukan main keuntunganya diraup dari hasil curang yang memiskinkan petani dan negara pun merugi,” ujarnya.