Pemerintah Diminta Tak Terlalu Lindungi Industri Keramik

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Pengguna Keramik Seluruh Indonesia (FPKSI) meminta pemerintah agar tidak terlalu terlalu terlibat dalam melindungi industri keramik.

Permintaan itu muncul setelah Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerima dan sedang memproses ajuan safeguard yang diajukan oleh Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki).

Asaki menilai impor keramik semakin menggerus industri keramik dalam negeri.

"Pemerintah seharusnya tidak terlalu banyak proteksi buat segala hal, seharusnya dilepas saja agar memberikan kompetisi antara impor dan industri," ujar Ketua Umum FPKSI Triyogo dalam keterangan tertulisnya, Rabu (25/7/2018).

Triyogo menilai bahwa banjirnya produk impor keramik justru menjadi tanda tidak berdayanya produsen keramik nasional untuk memenuhi kebutuhan pasar di Indonesia yang semakin besar.

Ukuran dan kualitas produk lokal keramik dinilai belum bisa memenuhi standar permintaan pasar atau tren penggunaan keramik yang ada di Indonesia (ukuran 60cm x 60cm keatas).

"Harus disadari bahwa tren pengguna keramik sudah bergeser dari keramik yang diglasur menjadi porselen," jelas dia.

Kecenderungan produsen keramik nasional yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pasar lantaran masih menggunakan peralatan dan sistem lama.

Tren berubah

Kebanyakan produsen keramik dalam negeri disebut Triyogo masih menggunakan keramik glasur, sedangkan tren dunia saat ini menggunakan keramik poles.

"Industri-industri semacam ini yang seharusnya pemerintah dukung, bagaimana keramik glasur menuju keramik poles dimana tren dunia sudah sudah menggunakan keramik poles," imbuh dia.

Masalah lainnya adalah berkaitan dengan bahan baku. Triyogo menyatakan bahwa ketersediaan bahan baku masih sulit ditemukan produsen keramik nasional.

"Ini yang harusnya pemerintah berikan fiskal untuk investor yang akan berinvestasi di dalam pengolahan bahan baku poles. Namun memang belum ada investor yang diberikan insentif fiskal tadi," katanya.