Akui Neraca Perdagangan Defisit, Jokowi Minta Keran Ekspor Dibuka

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengakui, negara saat ini sedang mengalami defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan.

Pemerintah pun terus mendorong agar persoalan fundamental ekonomi tersebut bisa segera terselesaikan.

"Kalau persoalan fundamental ini bisa kita perbaiki, kita akan menuju kepada negara yang tidak akan terpengaruh oleh gejolak-gejolak ekonomi dunia," ujar Jokowi dalam pembukaan rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (26/7/2018).

Mengenai neraca perdagangan, Presiden Jokowi menyoroti impor yang lebih banyak daripada ekspor. Menurut dia, persoalan terletak ada tersumbatnya ekspansi bisnis dan investasi.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi berpesan kepada kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten/ kota agar tidak memperuwet regulasi investasi. Apalagi investasi atau ekspansi bisnis yang berorientasi pada ekspor.

"Saya titip kepada gubernur, bupati dan wali kota untuk urusan investasi yang orientasinya ekspor atau investasi substitusi barang-barang impor, sudahlah, jangan ada pembicaraan lagi. Tutup mata saja, langsung suruh bangun investor itu, perusahaan itu. Karena itulah yang kita butuhkan," ujar Jokowi.

"Jangan ditanya macam-macam, jangan mikir panjang, sehingga batal dan enggak jadi investasi di daerah Bapak Ibu semua. Sekali lagi, yang namanya investasi berorientasi ekspor, buka lebar-lebar," lanjut dia.

Ia juga meminta kepala daerah memangkas regulasi yang berkaitan dengan investasi. Saat ini, pemerntah pusat sudah menyiapkan Online Single Submission yang nantinya akan didirikan juga di daerah. Sistem itu diharapkan mendorong investasi di daerah.