BI Waspadai Dampak Rambatan Krisis Turki

JAKARTA, KOMPAS.com - Bank Indonesia (BI) menyatakan, ketidakpastian ekonomi global semakin meningkat.

Hal tersebut ditunjukkan munculnya risiko rambatan dari gejolak ekonomi di Turki yang disebabkan oleh kerentanan ekonomi domestik, persepsi negatif terhadap kebijakan otoritas, serta meningkatnya ketegangan hubungan antara Turki dengan AS.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan, bank sentral terus mewaspadai risiko dari sisi eksternal tersebut, termasuk kemungkinan dampak rambatan dari Turki.

"Meskipun diyakini bahwa ketahanan ekonomi Indonesia cukup kuat didukung oleh indikator fundamental ekonomi yang sehat dan komitmen kebijakan yang kuat," ujar dia saat memberikan keterangan pers mengenai hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode Agustus di Gedung BI, Rabu (15/8/2018).

Pada saat yang sama, Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara menambahkan, sebagai negara dengan defisit ekspor-impor sekaligus defisit neraca berjalan (CAD), Indonesia harus bisa mendapatkan pendanaan dari luar negeri untuk menambal defisit tersebut.

Namun, dengan kondisi ekonomi yang semakin bergejolak dan diperparah dengan adanya krisis Turki, dapat menghambat dana luar negeri untuk masuk ke pasar negara berkembang termasuk Indonesia.

"Kita saat ini menghadapi gejolak di dunia dan diperparah lagi dengan adanya krisis di Turki. Dan kita ini negara yan ekspor-impor dan CAD defisit, artinya kita harus mendapat pendanaan dari luar negeri untuk mendanai defisit itu," jelas Mirza.

Dana luar negeri tersebut, lanjut Mirza, bisa berasal dari foreign direct investment (FDI) atau investasi asing, portfofolio, ataupun utang luar negeri.

Lebih lanjut Mirza menjelaskan, Indonesia selama ini dinilai telah dapat mengelola perekonomian dengan baik yang dicerminkan melalui kebijakan moneter dan fiskal.

"Nah kreditur ingin, tentu ekonomi dikelola dengan baik dan prudent. Kita selama ini sudah menunjukkan hal tersebut baik melalui kebijakan moneter maupun fiskal, sehingga kita terus menunjukkan kehati-hatian tersebut," lanjut dia.

Mirza pun menambahkan, meski pelebaran CAD pada kuartal II 2018 disebabkan oleh kenaikan barang modal yang sifatnya produktif, namun Indonesia tetap harus menunjukkan sikap kehati-hatian.

"Kita enggak mau CAD semakin lebar yang artinya kebutuhan pendanan luar negeri semakin lebar. Kita ingin menunjukkan investor atau kreditur kalau kita kelola ekonomi dengan baik," ujar dia.