Menteri BUMN: Proyek PLN Tak Berdampak ke Neraca Pembayaran RI

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini M Soemarno memastikan proyek infrastruktur PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan PT Pertamina (Persero) tidak akan berdampak kepada neraca pembayaran Indonesia.

Dia juga memastikan proyek pembangunan infrastruktur kedua perseroan itu tetap berjalan meski ada arahan Presiden Joko Widodo untuk menekan impor.

"Yang sudah berjalan atau yang sudah financial closing dan mereka sudah mengorder equipment-nya, seperti di PLN boiler atau turbin itu memakan dua tahun untuk selesai. Proyek PLN ini semuanya itu pendanannya dari luar dan jangka panjang, sehingga itu tidak memberikan impact terhadap neraca pembayaran," ujar Rini saat konfrensi RAPBN 2019 di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018).

Rini menambahkan, pihaknya juga akan mengupayakan untuk menekan impor dalam proyek pembangunan infrastruktur di PLN dan Pertamina.

Menurut dia, pihaknya akan memakai komponen yang bisa dihasilkan di dalam negeri.

"Seperti boiler itu bisa dibuat di Indonesia kita minta untuk diorder di Indonesia. Kita memang dengan Menperin bersama-sama akan mendetilkan mana yang bisa dibuat di Indonesia. Karena memang untuk membuat alat seperti ini memakan waktu 12-24 bulan. Sehingga kita punya waktu untuk mempersiapkan industri kita," ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menekankan, langkah memperkuat cadangan devisa merupakan hal yang sangat penting agar ketahanan ekonomi negara semakin kuat, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global.

Untuk memperkuat cadangan devisa ini, Jokowi meminta jajarannya mengurangi impor-impor komoditas yang tidak penting.

"Terutama untuk BUMN besar yang sebelumnya banyak menggunakan komponen impor, agar ini diperhatikan," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas terkait penguatan cadangan devisa, di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/8/2018).