Sri Mulyani: Pertumbuhan Pembiayaan Utang Justru Jadi Negatif 9,7 Persen

"Bila tahun 2015 pertumbuhan pembiayaan utang adalah 49 persen, karena pemerintah melakukan pengamanan ekonomi dari tekanan jatuhnya harga minyak dan komoditas lainnya, tahun 2018 pertumbuhan pembiayaan utang justru jadi negatif 9,7 persen," kata Sri Mulyani melalui akun Facebook resminya, Senin (20/8/2018).

Hal itu disampaikan Sri Mulyani menanggapi Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam sidang tahunan MPR Kamis (16/8/2018) lalu yang menyebut pembayaran pokok utang pemerintah yang jatuh tempo tahun ini tidak wajar.

Zulkifli juga mengungkapkan bahwa utang pemerintah yang jatuh tempo 7 kali lebih besar dari dana desa dan 6 kali lebih besar dari anggaran kesehatan.

Indikator lain yang bisa dilihat adalah defisit APBN yang selalu dijaga di bawah 3 persen per PDB sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Defisit APBN terus dijaga sejak tahun 2015 sebesar 2,59 persen terhadap PDB, kemudian jadi 2,49 persen tahun 2016, dan 2,51 persen tahun 2017.

"Tahun 2018 diperkirakan 2,12 persen serta tahun 2019 sesuai pidato Presiden di DPR akan turun jadi 1,84 persen," tutur Sri Mulyani.

Selain itu, jika dilihat dari defisit keseimbangan primer, terus didorong menurun hingga ke arah surplus. Tahun 2015 defisit keseimbangan primer Rp 142,5 triliun dan turun jadi Rp 129,3 triliun tahun 2017.

"Tahun 2018 menurun lagi jadi defisit Rp 64,8 triliun berdasarkan outlook APBN 2018. Tahun 2019 direncanakan defisit keseimbangan primer turun lagi jadi hanya Rp 21,74 triliun dan itu menunjukkan kehati-hatian pemerintah dalam menjaga keuangan negara menghadapi situasi global yang sedang bergejolak," ucap Sri Mulyani.

Sri Mulyani turut menyinggung tentang capaian pemerintah melalui perbaikan rating jadi investment grade dari semua lembaga pemeringkat dunia sejak 2016.

Dia juga memastikan bahwa kemampuan APBN kini sudah meningkat lebih mandiri sebagai instrumen mencapai cita-cita bernegara.

"Jadi siapa yang lebih berkompeten menilai kebijakan fiskal dan utang pemerintah wajar atau tidak?" sebut Sri Mulyani.