Oposisi, Utang, dan Ekonomi Indonesia

Tidak sedikit juga dari para tokoh yang langsung mengkritik Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai pembantu Presiden Joko Widodo yang menangani keuangan pemerintah melalui instrumen APBN.

Untuk memahami perdebatan itu, mari lihat kembali siapa saja tokoh tersebut dan apa saja pandangan mereka, lengkap dengan penjelasan dari Sri Mulyani.

1. Rizal Ramli

Ekonom sekaligus orang yang pernah menjabat di beberapa posisi dalam pemerintahan sebelumnya ini awalnya bersuara mengenai defisit neraca perdagangan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komisi XI DPR RI, Maret 2018 lalu.

Sorotan Rizal turut merambah kondisi defisit neraca transaksi berjalan yang makin lebar, besaran pembayaran cicilan pokok dan bunga utang untuk tahun ini, serta keseimbangan primer dalam APBN.

Rizal turut menyampaikan pandangannya melalui akun Facebook miliknya, Rizal Ramli, di mana disebut utang Indonesia sudah lampu kuning. Dia mengibaratkan pengelolaan utang Indonesia gali lubang tutup jurang karena primary balance negatif, debt to service ratio (rasio utang terhadap pendapatan) sudah 39 persen, dan tax ratio hanya 10 persen.

"Pengelolaan fiskal tidak prudent (ugal2an) trade account, service account, dan current account semuanya negatif. Di samping faktor US Fed Rate, itulah salah alasan utama kenapa kurs Rupiah terus anjlok! Kok bisa ngaku2 kelola makro ekonomi hati2 (prudent)?? Bokis amat," demikian sebagian status Rizal di Facebook.

Ketika bahasan soal utang semakin mengemuka, Rizal mengutarakan keinginannya debat terbuka dengan Sri Mulyani. Keinginannya didasari pernyataan Presiden Joko Widodo dalam wawancara bersama Najwa Shihab yang mempersilakan siapa saja beradu argumen dengan Menteri Keuangan, asal pakai data yang valid.

Pada bulan Juli, Rizal menilai status ekonomi Indonesia naik dari yang sebelumnya lampu kuning jadi lampu merah. Pernyataan itu disampaikan Rizal dalam acara dialog Sekber Indonesia di Jakarta pada Juli 2018.

Dalam kritiknya, Rizal menilai ekonomi Indonesia semakin rentan dilihat dari dua indikator. Pertama, Credit Default Swap (CDS) atau pandangan pasar keuangan terhadap risiko kredit suatu entitas.

Kedua, dari External Vulnerability Indicator (EVI) yang merupakan indikator kerentanan suatu negara dilihat dari rasio utang luar negeri jangka pendek dan jangka panjang yang akan jatuh tempo serta deposito asing selama setahun terhadap cadangan devisa.

2. Fadli Zon

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon melalui akun Twitter miliknya, @fadlizon pada Mei 2018 mengomentari nilai tukar rupiah dan utang pemerintah. Menurut Fadli, perekonomian sudah dalam tahap awal krisis karena pemerintah gagal menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Dampak nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dollar AS adalah utang yang semakin membengkak.

"Kondisi ini jauh sekali dr apa yg dulu pernah dijanjikan pd 2014. Sbg catatan, nilai tukar rupiah saat ini 38 persen lebih rendah dari janji kampanye dulu. Ini menunjukkan perhitungan pemerintahan skg jauh dari realistis. Dan pemerintah gagal menjaga rupiah kita.," demikian salah satu cuitan Fadli.

3. Prabowo Subianto

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Juni 2018 mengatakan utang pemerintah sudah sangat membahayakan.

Prabowo bahkan menyebut ada hampir Rp 9.000 triliun sebagai utang pemerintah yang digabung dengan utang milik lembaga keuangan milik pemerintah dan utang BUMN.

4. Zulkifli Hasan

Terbaru, Ketua MPR Zulkifli Hasan melalui pidato di sidang tahunan MPR RI hari Kamis (16/8/2018) mengungkapkan pokok utang pemerintah yang jatuh tempo tahun ini sebesar Rp 400 triliun.

Besaran itu 7 kali lebih besar dari dana desa dan 6 kali lebih besar dari anggaran kesehatan.

Jawaban Sri Mulyani

Sri Mulyani membantah semua pernyataan atau kesimpulan dari para tokoh tersebut yang disertai dengan penjelasan panjang lebar. Penjelasan lengkapnya bisa dilihat di akun Facebook resmi Sri Mulyani, di Sri Mulyani Indrawati.

Dalam menanggapi pernyataan Rizal Ramli, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah terus menurunkan defisit APBN dan primary balance. Sejak 2012, pemerintah sudah mengalami defisit keseimbangan primer yang secara bertahap turun dari minus Rp 142,5 triliun pada 2015 jadi minus Rp 121,5 triliun tahun 2017.

Pemerintah juga dipastikan fokus memperbaiki kinerja ekspor dan meningkatkan investasi agar defisit neraca transaksi berjalan tidak melebar termasuk neraca perdagangan bisa surplus.

Mengenai pelemahan rupiah dan dampaknya ke utang pemerintah seperti kata Fadli Zon, Sri Mulyani menyampaikan utang merupakan bagian tak terpisahkan dari struktur APBN secara keseluruhan. Utang juga kebijakan yang diambil sebagai konsekuensi dari defisit karena belanja lebih besar dari penghasilan.

"Utang menjadi alternatif pembiayaan yang juga memerlukan persetujuan dari DPR melalui Badan Anggaran. Setelah disetujui Banggar, RAPBN dibawa ke sidang paripurna DPR. Melalui sidang paripurna DPR yang dipimpin oleh para unsur pimpinan DPR yang salah satu Wakil Ketuanya adalah Yang Terhormat Bapak Fadli Zon, Rancangan APBN disahkan menjadi Undang-Undang APBN," sebut Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti mewakili Sri Mulyani.

Sementara pelemahan nilai tukar rupiah menjadi hal tak terelakkan akibat kondisi global dan ketidakpastian kebijakan fiskal dan moneter di Amerika Serikat. Meski begitu, Sri Mulyani memastikan fundamental ekonomi Indonesia tetap kuat karena persentase depresiasi rupiah masih jauh di bawah mata uang negara lain yang terdampak hal serupa.

Tentang utang Rp 9.000 triliun dari Prabowo, disebutkan jumlah total utang yang tepat adalah Rp 8.540 triliun. Nominal itu terdiri dari utang pemerintah pusat Rp 4.060 triliun, utang BUMN non lembaga keuangan Rp 630 triliun, dan utang BUMN lembaga keuangan (termasuk bank BUMN) Rp 3.850 triliun.

Utang BUMN lembaga keuangan Rp 3.850 triliun itu sebagian besar (80 persen) merupakan dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga berasal dari masyarakat dan perusahaan yang menempatkan dana di perbankan untuk menabung atau sebagai instrumen investasi produktif bagi perekonomian.

Sementara utang BUMN non lembaga keuangan dipakai untuk membangun infrastruktur serta membiayai kegiatan produktif BUMN lainnya. Utang BUMN adalah kekayaan dan kewajiban yang dipisahkan sesuai Undang-Undang Keuangan Negara dan tidak otomatis jadi tanggungan pemerintah.

Terhadap pernyataan Zulkifli Hasan, Sri Mulyani secara tegas menyebut hal itu bermuatan politis dan menyesatkan. Dari data Kemenkeu, pembayaran pokok utang tahun 2018 sebesar Rp 396 triliun di mana 44 persen di antaranya merupakan utang yang dibuat pada periode sebelum Presiden Joko Widodo.

Total utang yang jatuh tempo juga tidak sebesar yang disampaikan Zulkifli. Sri Mulyani memastikan, dana desa dan anggaran kesehatan semakin besar dan di sisi lain pertumbuhan pembiayaan utang justru turun jadi minus 9,7 persen tahun ini.