Berita Populer: Perang Dagang AS hingga Respons Sri Mulyani soal Utang

 Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang memberlakukan tarif impor kepada para mitra dagangnya mengakibatkan gucangan di pasar global.

Negara-negara dengan ekonomi berkembang seperti Turki dan China pun harus membayar ongkos yang lebih mahal untuk bisa mengekspor produk mereka ke AS.

Tak hanya itu, Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, pun memasang tingkat bunga yang besarnya empat kali lipat dalam waktu dua tahun belakangan. Negara-negara dengan utang dollar AS yang cukup besar untuk membiayai pertumbuhan atau pembangunan pun harus membayar harga yang lebih mahal untuk bunga.

Salah satu yang terkena dampak Trump ini adalah Argentina sehingga negara asal pesepak bola Lionel Messi ini pun harus meminta pertolongan kepada Dana Moneter Internasioal (IMF).

Baca selengkapnya: 5 Negara Ini Paling Terdampak Perang Dagang AS

2. Tidak Bayar Cicilan Bunga, Sariwangi Terancam Pailit

 PT Bank ICBC Indonesia mengajukan gugatan pembatalan perdamaian atau homologasi kepada PT Sariwangi Agricultural Estate Agency dan PT Maskapai Perkebunan Indorub Sumber Wadung. Kedua perusahaan ini pun terancam pailit.

Bank ICBC telah berdamai dengan Sariwangi Agricultural dan Perkebunan Indorub dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada September 2015 lalu. Sariwangi Agricultural punya tagihan total mencapai Rp 1,05 triliun.

Perinciannya, dari lima kreditur separatis (dengan jaminan) sebesar Rp 719,03 miliar, 59 kreditur konkuren (tanpa jaminan) Rp 334,18 miliar, dan kreditor preferen (prioritas) Rp 1,21 miliar. Sementara Perkebunan Indorub memiliki tagihan sebesar Rp 35,71 miliar.

Swandy Halim, kuasa hukum Bank ICBC, mengatakan, kliennya mengajukan gugatan tersebut lantaran Sariwangi Agricultural dan Perkebunan Indorub tak menunaikan kewajibannya sesuai rencana perdamaian, terlebih soal cicilan pembayaran bunga.

Baca selengkapnya: Tidak Bayar Cicilan Bunga, Sariwangi Terancam Pailit

3. Sri Mulyani: Pembayaran Utang Saat Ini adalah Kewajiban dari Sebelum Presiden Jokowi

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pembayaran pokok utang pemerintah untuk tahun 2018 sebagian besarnya dari utang yang dibuat sebelum periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau sebelum 2015.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani, sekaligus untuk menanggapi pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan yang menyebut pembayaran pokok utang pemerintah tahun ini tidak wajar. Bahkan, Zulkifli juga mengatakan pembayaran pokok utang pemerintah tahun ini 7 kali lebih besar dari dana desa dan 6 kali lebih besar dari anggaran kesehatan. Sehingga, kewajaran besaran pembayaran pokok utang pemerintah tersebut dipertanyakan.

"Pembayaran pokok utang tahun 2018 sebesar Rp 396 triliun, dihitung berdasarkan posisi utang per akhir Desember 2017. Dari jumlah tersebut, 44 persen adalah utang yang dibuat pada periode sebelum 2015 atau sebelum Presiden Jokowi," kata Sri Mulyani melalui akun Facebook resminya, Senin (20/8/2018).

Baca selengkapnya: Sri Mulyani: Pembayaran Utang Saat Ini adalah Kewajiban dari Sebelum Presiden Jokowi

4. Tertarik Investasi Obligasi SBR004? Simak Caranya

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Dirjen PPR) Kementerian Keuangan resmi membuka masa penawaran Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR004. Masa penawaran berlangsung mulai 20 Agustus hingga 13 September 2018.

Pada penerbitan SBR004, kupon yang ditawarkan untuk periode tiga bulan pertama sebesar 8,05 persen dengan tenor dua tahun.

Direktur Jenderal PPR Luky Alfirman mengatakan, untuk mempermudah investasi, sejak SBR003 telah diterapkan pendaftaran online melalui e-SBN. Melalui aplikasi tersebut, pembelian SBR004 dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja hanya menggunakan gadget.

"Kami berharap antusiasme investor dan masyarakat dalam berinvestasi dapat meningkatkan optimisme pasar SBN domestik dan keuangan inklusif akan semakin dalam dan luas di masa mendatang," kata Luky di Main Hall Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (20/8/2018).

Baca selengkapnya: Tertarik Investasi Obligasi SBR004? Simak Caranya

5. Indonesia Akhirnya Patuhi Kebijakan Kemasan Rokok Polos Australia

Setelah sempat protes, Indonesia memilih bakal mematuhi kebijakan kemasan rokok yang berlaku di Australia. Negeri Kangguru mewajibkan penggunaan kemasan netral alias polos untuk produk tembakau.

"Para eksportir kita akan mematuhi ketentuan Australia," ujar Sondang Anggraini, Direktur Perundingan Multilateral Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) kepada Kontan, Minggu (19/8/2018).

Menurut Sondang, Indonesia merupakan pihak ketiga dalam banding atas putusan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Badan ini menolak gugatan Pemerintah Honduras dan Republik Dominika atas kebijakan Australia terkait kemasan netral untuk produk tembakau.

Atas dasar itu, Sondang bikang, Indonesia punya hak untuk memihak. Indonesia akan memberikan dukungan terhadap kebijakan Australia tersebut. Bentuk dukungannya adalah mematuhi aturan yang berlaku di Australia.

Baca selengkapnya: Indonesia Akhirnya Patuhi Kebijakan Kemasan Rokok Polos Australia