Soal Utang, Menperin Samakan Indonesia dengan Ibu-ibu

"Ibu-ibu semua punya utang kan? Sama kayak negara. Ibu-ibu bisa bayar utangnya kan? Ya sama juga seperti Indonesia," kata Airlangga saat menjadi pembicara dalam Dialog Nasional Indonesia Maju di Puri Begawan, Bogor, Sabtu (25/8/2018).

Menurut Airlangga, baik negara dan ibu-ibu berhutang bukan tanpa alasan. Banyaknya kebutuhan tanpa diimbangi pendapatan yang sama membuat negara dan ibu-ibu memutuskan untuk berhutang.

"Namun, yang penting kan semuanya bisa membayar utang itu," ucap Airlangga.

Dalam beberapa hari ke belakang, utang pemerintah kembali menjadi pembicaraan setelah Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengkritik cicilan utang pemerintah sebesar Rp 400 triliun saat berpidato di Gedung DPR RI, 16 Agustus silam.

Menurut Zulkifli kala itu, cicilan utang tersebut tujuh kali lebih besar dari dana desa dan enam kali lebih besar dari dana kesehatan.

Terkait hal itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani pun angkat bicara. Menurut dia, pernyataan Zulkifli tersebut cenderung bermuatan politis dan juga menyesatkan.

Sri Mulyani menjelaskan, besaran pembayaran pokok utang tahun 2018 sebesar Rp 396 triliun di mana nominal tersebut dihitung berdasarkan posisi utang per akhir Desember 2017. Dari jumlah itu, 44 persen di antaranya merupakan utang yang dibuat pada periode sebelum 2015 atau sebelum masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

"Ketua MPR saat ini adalah bagian dari kabinet saat itu," tutur Sri Mulyani.

Kemudian, 31,5 persen pembayaran pokok utang digunakan sebagai instrumen Surat Perbendaharaan Negara (SPN) atau SPN Syariah dengan tenor di bawah satu tahun. Instrumen yang dimaksud bertujuan untuk mengelola arus kas.

"Pembayaran utang saat ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi dari utang masa lalu, mengapa baru sekarang diributkan?" ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani turut menyertakan beberapa penjelasan perbandingan antara jumlah pembayaran pokok utang dengan anggaran kesehatan dan dana desa. Perbandingan ini disertakan untuk mengkritisi ucapan Zulkifli yang menggunakan perbandingan tersebut dalam pidatonya.

Jumlah pembayaran pokok utang pemerintah tahun 2009 adalah RP 117,1 triliun dan anggaran kesehatannya sebesar RP 25,6 triliun. Sehingga, perbandingan pembayaran pokok utang dan anggaran kesehatan adalah 4,57 kali lipat.

"Tahun 2018, pembayaran pokok utang adalah Rp 396 triliun sedangkan anggaran kesehatan Rp 107,4 triliun atau perbandingannya turun 3,68 kali. Artinya, rasio yang baru ini sudah menurun dalam 9 tahun sebesar 19,4 persen," ucap Sri Mulyani.