Sri Mulyani Ungkap Risiko dari Pembatasan 900 Komoditas Impor

"Kami sangat sadar bahwa ini bisa bermasalah di tataran internasional dari sisi WTO (Organisasi Perdagangan Dunia), walaupun hari-hari ini banyak langkah yang dilakukan negara maju meningkatkan tarif secara sepihak. Namun, Indonesia akan tetap menjaga agar porsinya tetap proporsional," kata Sri Mulyani usai menghadiri acara di Kementerian Keuangan, Senin (27/8/2018) pagi.

Sampai saat ini, pemerintah melalui koordinasi dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution masih mengidentifikasi 900 komoditas yang dimaksud berdasarkan HS code di kementerian dan lembaga terkait.

HS code merupakan standar internasional atas sistem penamaan dan penomoran yang digunakan untuk mengklasifikasi produk perdagangan dan turunannya.

Setelah mengidentifikasi ratusan komoditas tersebut, pemerintah akan melihat produk mana yang memiliki hubungan terhadap produksi atau investasi yang kecil. Hal itu dilakukan untuk meredam dampak pengendalian impor terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya bagi pertumbuhan investasi dan ekspor.

"Fokusnya lebih kepada komoditas konsumsi. Dari konsumsi akan kami pilah berbagai macam komoditas yang memang tidak atau belum diproduksi di Indonesia," tutur Sri Mulyani.

Sebagai ganti dari komoditas impor yang dibatasi, pemerintah akan menggunakan barang yang diproduksi di dalam negeri. Sehingga, barang dari dalam negeri bisa terserap dan lebih jauh lagi dapat mendorong pertumbuhan industri dalam negeri.

"Kami akan secara terus berhati-hati memilih instrumen apa yang terbaik untuk melakukannya, yang tidak juga jadi suatu persoalan ke depannya. Apakah melalui PPh Impor yang bisa dikreditkan, apakah menggunakan bea masuk," ujar Sri Mulyani.