Jelang Pertukaran Informasi Perpajakan, DJP "Upgrade" Spesifikasi IT

Indonesia mulai menerapkan AEoI bersama puluhan negara lain yang telah berkomitmen mulai September 2018.

"Buat AEoI, dari sisi infrastruktur dan security, tadinya kami belum pakai joint domain, sekarang sudah pakai joint domain. Semua connected, 40.000 PC (Personal Computer)," kata Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi DJP Iwan Djuniardi saat ditemui di Ritz Carlton Ballroom Pacific Place, Kamis (30/8/2018).

Iwan menambahkan, DJP juga menerapkan mekanisme desktop management. Sehingga, ketika semua data perpajakan bisa diakses dan ditukar dengan negara lain, seluruh aktivitas yang dilakukan di tiap PC kantor pajak dapat dipantau dari pusat kontrol.

"Log (catatan aktivitas) itu juga kami evaluasi, jangan sampai ada penyalahgunaan," tutur Iwan.

Sementara dari sisi intelijen dan analitik, DJP juga memanfaatkan big data yang kemudian akan diolah dan dimanfaatkan sebagai informasi untuk mendukung pelaksanaan AEoI. Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan menyebutkan, DJP sudah siap mengimplementasikan AEoI, dengan pelaksanaannya dibantu dengan sistem dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

AEoI atau pertukaran informasi internasional untuk kepentingan perpajakan bertujuan untuk transparansi informasi keuangan dan membantu kerja para petugas pajak. September nanti, Indonesia bersama 52 negara lain di dunia secara serentak melaksanakan AEoI, setelah sebelumnya sudah dijalankan oleh 146 negara lain hingga tahun 2017 silam.

Sebelum AEoI diterapkan, otoritas perpajakan masih kesulitan mengusut Wajib Pajak yang diduga menyembunyikan hartanya dari petugas pajak. Wajib Pajak yang dimaksud menyembunyikan hartanya di negara-negara suaka pajak atau tax haven.