Atur Fintech, OJK Keluarkan Peraturan tentang Inovasi Keuangan Digital

Panduan tersebut tertuang dalam Peraturan OJK No 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan OJK tersebut berperan sebagai payung besar pengawasan dan pengaturan industri tekfin yang selama ini sudah berjalan dan terus berkembang.

"Peraturan ini kami keluarkan mengingat cepatnya kemajuan teknologi di industri keuangan digital yang tidak dapat diabaikan dan perlu dikelola agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Sabtu (1/9/2018).

Wimboh menjelaskan, pokok-pokok pengaturan Inovasi Keuangan Digital terdiri dari mekanisme pencatatan dan pendaftaran fintech, pemantauan dan pengawasan fintech, pembentukan ekosistem fintech, membangun budaya inovasi, inklusi dan literasi, bisnis dan perlindungan data, manajemen risiko, kolaborasi, perlindungan konsumen, serta transparansi, hingga antipencucian uang dan antipendanaan terorisme.

Adapun semua panduan tersebut ditujukan agar inovasi keuangan digital yang terus berkembang mengikuti kemajuan teknologi tetap bertanggung jawab, aman, serta mengutamakan perlindungan konsumen dan risikonya bisa dikelola dengan baik.

"Peraturan ini juga dikeluarkan untuk mendukung pelayanan jasa keuangan yang inovatif, cepat, murah, mudah, dan luas serta untuk meningkatkan inklusi keuangan, investasi, pembiayaan, serta layanan jasa keuangan lainnya," tutur Wimboh.

Sebelumnya, OJK baru menggunakan aturan mengenai fintech peer to peer lending dalam Peraturan OJK No 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dengan aturan terbaru, OJK menjangkau jenis-jenis fintech yang lebih luas lagi dengan inovasi beragam dan tidak sebatas layanan peer to peer lending.