Diprotes Anggota DPR, Ini Tanggapan Sri Mulyani

Tanggapan para anggota dewan yang umumnya berasal dari partai oposisi itu disampaikan dalam rapat paripurna membahas RAPBN 2019 di DPR RI, Selasa (4/9/2018).

"Pada saat ini, kita dihadapkan pada kondisi perekonomian global yang masih penuh gejolak, sebagai akibat kebijakan ekonomi di Amerika Serikat yang menimbulkan dampak ke seluruh dunia. Kebijakan normalisasi moneter dan kenaikan suku bunga oleh The Fed serta perang dagang dengan negara Tiongkok telah berimbas pada banyak negara, termasuk emerging countries. Bagi yang tadi menanyakan soal ini, faktanya memang begitu," kata Sri Mulyani di hadapan peserta rapat.

Sri Mulyani menjelaskan, beberapa negara yang sudah terimbas kebijakan The Fed dan perang dagang di antaranya Venezuela, Argentina, serta Turki. Dampak terhadap negara-negara tersebut cukup signifikan, ditambah tidak adanya pondasi ekonomi yang kuat serta kebijakan ekonomi yang tidak sejalan dengan fundamentalnya.

Dalam menyikapi hal tersebut, Sri Mulyani memastikan pemerintah akan terus meningkatkan kewaspadaan. Dia memprediksi, gejolak perekonomian global dan pengaruh negatifnya terhadap negara-negara berkembang akan terus berlangsung hingga tahun 2019.

"Oleh karena itu, RAPBN 2019 dirancang untuk mampu mengantisipasi terus berlangsungnya gejolak global. APBN memiliki fungsi sebagai instrumen untuk alokasi, distribusi, dan stabilisasi, ketiga fungsi tersebut harus makin dioptimalkan agar perekonomian Indonesia relatif tetap terjaga dan dapat menyesuaikan dengan lingkungan normal baru," tutur Sri Mulyani.

Sebelumnya, Michael Wattimena selaku anggota fraksi Partai Demokrat menilai pemerintah selalu beralasan bahwa krisis di negara lain menyebabkan gejolak perekonomian dalam negeri. Michael minta supaya pemerintah terbuka dan jujur kepada masyarakat jika memang fundamental ekonomi dalam negeri rentan, bukan menyalahkan kondisi krisis di luar negeri semata.

"Ibu Menteri juga selalu bilang tekanan terhadap nilai tukar dikarenakan kondisi di negara lain, kayak Turki, Argentina. Nanti minggu depan ada negara lain yang krisis, kita menyalahkan kondisi mereka lagi, tolong ini dijelaskan secara jujur, Bu Menteri," ujar Michael.