Pemerintah Pertimbangkan Urgensi Proyek Infrastruktur yang Ditunda

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan upaya pemerintah melalui kebijakan menunda sejumlah proyek infrastruktur tetap mempertimbangkan urgensi sebuah proyek.

Kebijakan tersebut merupakan satu dari sejumlah instrumen yang digunakan pemerintah dalam rangka menahan laju impor yang tinggi sehingga bisa mengembalikan posisi neraca perdagangan menjadi surplus hingga akhir tahun ini.

"Kalau urgent, ya tetap jalan. Tapi, kalau misalnya pembangkit listrik di Jawa, cadangan sudah banyak, ya enggak perlu buru-buru kan," kata Darmin saat ditemui di kantornya, Kamis (6/9/2018) sore.

Darmin menjelaskan, kriteria proyek infrastruktur yang ditunda adalah yang masih dalam tahap persiapan dan belum sampai pada financial closing. Ketika sudah memutuskan menunda suatu proyek pun, tetap dihitung berapa lama akan ditunda dengan menyertakan pertimbangan pemenuhan kebutuhan masyarakat dari proyek tersebut.

Misalnya, jika ada proyek kelistrikan yang ditunda, tetap harus diperhitungkan berapa lama penundaannya karena kebutuhan listrik di tiap daerah berbeda-beda. Bila ada suatu daerah yang dalam beberapa tahun ke depan kebutuhan listriknya akan melonjak, maka proyek tersebut tidak bisa ditunda terlalu lama atau harus segera disiapkan.

"Supaya jangan nanti pada saatnya (butuh) tidak kalang kabut lagi. Pertamina juga sama, karena mereka punya kilang minyak," tutur Darmin.