Ragam Cara Pemerintah Hadapi Pelemahan Rupiah

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengambil langkah cepat menghadapi pelemahan rupiah yang sempat hampir tembus Rp 15.000 terhadap dollar AS. Pasalnya, rupiah menunjukkan depresiasi terendahnya selama beberapa tahun terakhir.

Salah satu faktor penyebabnya yakni perang dagang China dan Amerika Serikat yang terus berlangsung. Hal ini disinyalir dapat memperburuk kondisi ekonomi global.

Venezuela dan Argentina pun terdampak krisi yang makin memperburuk kondisi pasar.

Berikut langkah-langkah yang diambil agar rupiah pulih.

1. Menaikkan tarif PPh impor

Pemerintah resmi menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) impor terhadap 1.147 barang. Hal itu dilakukan untuk mengendalikan impor dan memperbaiki defisit neraca pembayaran.

Kenaikan pajak impor bervariasi, mulai dari 7,5 hingga 10 persen. Adapun rincian kenaikan pajak impor tersebut di antaranya adalah 719 barang atau post tarif pajak impornya naik tiga kali lipat dari 2,5 persen menjadi 7,5 persen.

"Ada 218 post tarif yang naik empat kali lipat dari 2,5 persen menjadi 10 persen, 210 post tarif naik dari 7,5 persen jadi 10 persen. Kemudian ada 57 post tarif yang PPh 22 nya tetap di 2,5 persen," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani.

2. Impor moge dan mobil mewah direm

Motor gede (moge) dan mobil mewah yang diimpor termasuk barang yang terdampak kenaikan PPh impor tersebut. Pemerintah menegaskan bahwa impor kedua barang tersebut harus dikendalikan, bahkan dihentikan.

Direktur Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan Ditjen ILMATE Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika mengatakan, saat ini impor mobil mewah di atas 3.000cc ke atas sudah dihentikan.

"Berlakunya itu mulai dari rupiah terkoreksi. Sudah dua bulan yang lalu jadi dikendalikan dulu, kalau 3.000 cc ke atas memang distop,” ujar Putu.

Putu menuturkan, mobil mewah bukan sebagai prioritas di tengah kondisi ekonomi yang seperti sekarang ini. Pemerintah mendorong masyarakat lebih banyak menggunakan produk dalam negeri untuk mengurangi dampak dollar AS yang makin perkasa.

3. Giring devisa ekspor kembali utuh ke Indonesia

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, pihaknya akan membuat aturan untuk bisa menarik 100 persen devisa hasil ekspor sumber daya alam yakni mineral dan baru bara (minerba) maupun minyak dan gas (migas) kembali ke Indonesia.

Hal itu sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menekan laju pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang semakin terperosok.

"Akan menerapkan peraturan, ekspor harus pakai letter of credit (LC), detail nanti diatur di BI (Bank Indonesia), ada juga Kemendag (Kementerian Perdagangan), Kemenkeu (Kementerian Keuangan)," ujar Jonan.

Devisa hasil ekspor SDA bisa disimpan di dalam negeri melalui bank nasional, atau bank pemerintah di luar negeri.

Lebih lanjut, pemerintah dalam mekanisme ini juga nantinya akan mengenakan sanksi bagi yang melanggar peraturan.

"Kalau misal tidak kembali kita akan kenakan sanksi untuk mengurangi kemampuan ekspornya," pungkas Jonan.