Ini Keuntungan Kerja Sama CEPA Indonesia dan Australia

"Kerja sama ini bukan FTA (free trade agreement) biasa, tapi perjanjian komprehensif yang menekankan pada kemitraan dengan prinsip win-win," ujar Imam di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Jumat (7/9/2018).

Imam mengatakan, melalui perjanjian ini, kedua negara tersebut akan mengembangkan konsep economic powerhouse dengan mendorong produktifitas produk industri dan pertanian. Indonesia dan Australia juga sepakat mendorong ekspor ke pasar negara ketiga.

Selain itu, kedua negara juga dapat berkontribusi lebih besar pada global value chain untuk memasok kebutuhan global.

"Indonesia diproyeksi menjadi pusat pengolahan dengan kemudahan akses berbagai bahan baku yang murah dan berkualitas dari Australia," kata Imam.

Adapun bentuk kerja sama yang sudah diinisiasi yaitu komoditas gandum dan industri besi dan baja. Untuk gandum, Australia menyediakan bahan baku gandum, sorghum, dan barley. Diketahui, Indonesia adalah konsumen gandum giling Australia terbesar dengan nilai 4,2 juta ton atau setara 1,2 miliar dollar AS per tahun.

Kedua negara juga bekerja sama dalam pengembangan industri makanan olahan Indonesia.

"Untuk industri besi dan baja, kita menangkap peluang ekspor kebutuhan konstruksi seiring pesatnya pembangunan global," kata Imam.

Keuntungan bagi iklim investasi

Perjanjian IA-CEPA juga menciptakan peluang investasi baru dan iklim investasi yang lebih kondusif. Hal ini penting untuk meningkatkan jumlah Foreign Direct Investment Australia di Indonesia, begitupun sebaliknya.

Pada 2017, jumlah FDI Australia di Indonesia mencapai 513 juta dollar AS. Adapun sektor unggulannya adalah pertambangan, tanaman pangan dan perkebunan, industri logam dasar dan barang logam, serta hotel dan restoran.

Imam mengatakan, melalui IA-CEPA, diharapkan investor Australia akan mendapat kemudahan untuk berinvestasi di sektor lainnya seperti jasa keuangan, agribisnis, pariwisata, pertambangan, rumah sakit, infrastruktur, dan pendidikan.

"Untuk sektor strategis, Indonesia tetap memiliki kontrol atas jumlah investasi asing yang masuk melalui peraturan terkait Daftar Negatif Investasi," kata Imam.