Gandeng Subpenyalur, Pemerintah Janjikan BBM Bisa Terdistribusi hingga Pelosok

Menurut Hendry, untuk menjaga agar distribusi BBM sampai hingga pelosok maka sub-penyalur ini adalah kepanjangan tangan dari pemerintah.

“Sejauh ini belum ada sub-penyalur di Nusa Tenggara Timur (NTT) terutama di Atambua, makanya ini kita sosialisasikan,” ujar Hendry saat acara sosialisasi BBM satu harga di Kabupaten Belu, Atambua, awal pekan ini.

BPH Migas selaku badan yang memiliki kewenangan pengawasan BBM di industri hilir migas, memiliki tanggung jawab memastikan BBM terdistribusi dengan baik di daerah Atambua.

“Kita melihat berdasar road map yang berlaku dari ketersediaan BBM di sini. Hal ini yang paling penting kami sikapi. Salah satunya kita memperbanyak adanya penyalur,” tutur Hendry.

Dirinya juga menjelaskan, pihaknya akan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengawasi baik on desk maupun ke lapangan mengenai ketersediaan BBM ini terutama di daerah perbatasan seperti Atambua.

"Jangan-jangan BBM malah dijual ke Timor Leste. Kemudian, apakah masyarakat Atambua sampai ke pelosok pedesaan sudah bisa belum mendapatkan BBM ini," tutur Hendry.

Sub-penyalur menjadi penting adanya karena saat ini di Kabupaten Belu sendiri baru ada sekitar 7 penyalur saja.

Hal tersebut tentu belum bisa mengimbangi kebutuhan BBM masyarakat di Kabupaten Belu secara menyeluruh. Henry berharap masyarakat bisa menyambut baik adanya sub-penyalur berawal dari sosialisasi sub-penyalur ini.

“Semoga apa yang kami bagikan dalam sosialisasi ini akan bisa membuat pertumbuhan ekonomi masyarakat bisa lebih baik. Saya berharap partispasi aktif kepada seluruh elemen untuk mendukung hal ini,” tutur Hendry.

Oleh karenanya, pemerintah dalam hal ini melalui BPH Migas mengajak badan usaha dan kelompok masyarakat berbasis komunitas untuk membangun sub-penyalur di Atambua demi memberikan akses BBM yang merata.