3 Upaya Pemerintah Stabilkan Ekonomi di Tengah Gejolak Dunia

Faktor itu misalnya kenaikan suku bunga, likuiditas dollar yang diperketat, kebijakan fiskal yang ekspansif, dan adanya kebijakan perang dagang yang diterapkan Presiden AS Donald Trump.

Bukan hanya Indonesia yang mengalami dampak kebijakan ekonomi Amerika ini, namun seluruh negara di dunia, khususnya negara berkembang dan negara emerging atau menuju maju.

Melalui rilis dari Kementerian Keuangan yang Kompas.com terima Jumat (14/9/2018) malam, meski rupiah melemah, namun perekonomian Indonesia dalam keadaan baik-baik saja, bahkan dapat dikatakan prima.

"Dari sisi kegiatan ekonomi, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini justru sedang mengalami akselerasi setelah mengalami tekanan merosotnya merosotnya harga komoditas sejak 2015-2016," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dalam keterangan tertulis yang diterima dari Kementerian Keuangan, Jumat (14/9/2018) malam.

Pasalnya, perekonomian mengalami peningkatan hingga 5,17 persen, sementara pengangguran hanya ada di angka 5,13 persen, dan tingkat kemiskinan di angka 9,8 persen.

Angka pengangguran dan kemiskinan ini, menurut Kemenkeu, ada di titik terendah sepanjang dua dekade terakhir.

Namun, adanya normalisasi kebijakan moneter menyebabkan negara-negara emerging harus mengembalikan arus modal kepada Amerika. Hal ini menekan Neraca Pembayaran Indonesia dan mengurangi aliran arus modal yang masuk ke negara kita.

Sebelumnya, penerimaan negara dari arus modal yang masuk pada tahun 2016 dan 2017 mencapai masing-masing lebih dari 29 miliar dollar AS, sehingga dapat menutup defisit yang ada di angka 11 milliar dollar AS hingga 12 miliar dollar AS.

Sementara di semester I tahun ini, arus uang yang masuk hanya sebesar 6,5 miliar dollar AS. Sangat jauh berkurang dari tahun sebelumnya. Padahal transaksi berjalan mengalami defisit sebesar 13,7 miliar dollar AS. Praktis keuangan negara mengalami defisit 8,2 miliar Dollar AS.

"Hal ini menggerus cadangan devisa dan nilai tukar Rupiah. Masalah inilah yang sedang ditangani pemerintah," ujar Sri Mulyani.

Untuk mengatasi permasalahan ini, terdapat dua hal utama yang dilakukan pemerintah, yakni meningkatkan ekspor dan mengendalikan impor baik barang maupun jasa.

Dalam upaya memperkuat daya saing produk dan jasa nasional di tingkat dunia, pemerintah melakukan perbaikan di berbagai sektor.

Misalnya, sektor pendidikan dengan memberi beasiswa hingga pendidikan tinggi, pembangunan infrastruktur khususnya di bidang kelistrikan, mempermudah perizinan, dan perbaikan layanan kepabeanan.

Usaha lain yang ditempuh pemerintah adalah melalui instrument fiskal dan pembiayaan, kemudian kebijakan di bidang perindustrian, pertanian, perikanan, pertambangan, kehutanan, dan perdagangan.

Semua itu dilakukan untuk mendukung eksportir dari dalam negeri. Namun, hasil dari semua upaya ini tidak dapat diperoleh dalam sekejap, untuk itu kebijakan yang sedang dijalankan harus dilanjutkan secara konsisten.

Untuk mengendalikan impor barang dan jasa, pemerintah menerapkan pajak pada barang-barang tertentu, mengurangi impor minyak dengan cara penggunaan biodiesel B20 sebagai pengganti solar, menggunakan komponen lokal pada berbagai proyek infrastruktur, dan menunda beberapa proyek yang menggunakan konten impor dalam skala besar.

Selain itu, pemerintah juga menggunakan insentif fiskal (tax holiday dan tax allowance) untuk investasi dalam negeri guna membangun instrumen hulu dan substitusi impor.

Upaya-upaya ini perlu dilakukan sesegera mungkin, karena peningkatan impor di Indonesia ada di angka 13,4 persen,lebih besar dibanding peningkatan ekspor yang hanya di angka 5 persen.

Ketiga, upaya yang dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan defisit keuangan negara adalah dengan meningkatkan arus modal yang masuk ke Indonesia.

Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan meningkatkan daya tarik investasi dalam negeri, sehingga investor-investor tertarik, bersedia, dan menanamkan modalnya di Indonesia.

Semua upaya ini, jika dilakukan dan dilanjutkan secara konsisten, akan terlihat hasilnya pada periode-periode yang akan datang. Hal ini tentu sangat membawa dampak bagi reputasi Indonesia sebagai negara dengan perekonomian yang sehat dan kompetitif. 

"Inilah komitmen kenegarawanan dan kecintaan bagi negara di luar kepentingan sesaat," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.