Salin Artikel

Susi: Banyak Pemilik Kapal Cantrang Tidak Patuh Bayar Pajak

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyebut para pemilik kapal cantrang masih banyak yang belum patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Hal itu didapati setelah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menganalisis tax gap di industri sektor perikanan.

"Analisis tax gap itu dari random check, dilakukan ke 11 kapal. Antara pelaporan dan hasil wawancara satu-satu, selisihnya bisa sampai Rp 15 miliar hanya untuk 11 kapal saja," kata Susi melalui konferensi pers di kantornya, Jumat (21/9/2018).

Analisis tax gap di lapangan dilakukan oleh petugas DJP dengan mengambil sampel 11 pemilik kapal cantrang di Tegal, Jawa Tengah. KKP sebelumnya telah mengeluarkan kebijakan yang mengendalikan kapal cantrang dan sekaligus mendata mereka, sehingga didapati untuk di Jawa saja ada sekitar 1.600 kapal cantrang.

"Kapal cantrang yang terdaftar di Jawa itu ada 1.600. Kalau dibagi 11, berarti ada sekitar 100 dikali Rp 15 miliar maka Rp 1,5 triliun selisih pajaknya," tutur Susi.

Susi juga menjelaskan, lamanya proses perizinan yang sempat dirasakan belakangan ini merupakan dampak dari perbaikan yang dilakukan oleh KKP. Perbaikan perlu diupayakan karena banyak laporan penangkapan ikan yang bohong atau tidak benar, seperti jumlah tangkapan ikan yang seharusnya 20.000 ton malah ditulis hanya 20 ton.

Kemudian ada juga yang nama pemiliknya tidak ditulis dengan benar, justru menggunakan nama orang lain. Susi mengaku malu karena tren produksi perikanan naik tapi postur pajak perikanan masih di bawah 1 persen.

Pada saat bersamaan, Direktur Intelijen Perpajakan DJP Peni Harjanto menyebut kebanyakan pelaku usaha perikanan yang tidak patuh adalah yang mengurus izin di pemerintah daerah. Izin untuk melaksanakan usaha perikanan selama ini dibagi dua, yakni yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan oleh pemerintah daerah.

"Kepatuhan dari penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) secara formal masih lebih besar dari izin yang dilakukan pemerintah pusat dibanding pemda. Ke depan, harusnya ini bisa dilakukan pada level yang sama," ujar Peni.

Peni berharap, melalui kerja sama dengan KKP, tax gap di industri perikanan bisa ditekan. Peni menargetkan rasio perpajakan di industri perikanan bisa mengikuti ukuran nasional di angka 11 persen.

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/09/21/130055226/susi-banyak-pemilik-kapal-cantrang-tidak-patuh-bayar-pajak

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BSI Bakal Right Issue 6 Miliar Saham

BSI Bakal Right Issue 6 Miliar Saham

Whats New
Jokowi 'Sentil' Pemda yang Lelet Gunakan Anggaran Belanja Daerah

Jokowi "Sentil" Pemda yang Lelet Gunakan Anggaran Belanja Daerah

Whats New
Jokowi Ingin Indonesia Ekspor Beras untuk Bantu Atasi Krisis Pangan Global

Jokowi Ingin Indonesia Ekspor Beras untuk Bantu Atasi Krisis Pangan Global

Whats New
Harga Terigu Naik, Mendag: Mudah-mudahan September-Oktober Turun

Harga Terigu Naik, Mendag: Mudah-mudahan September-Oktober Turun

Whats New
Harga Ayam Turun, Mendag Zulhas: Saya Tidak Terlalu Senang, Peternak Rugi

Harga Ayam Turun, Mendag Zulhas: Saya Tidak Terlalu Senang, Peternak Rugi

Whats New
Jokowi Minta Pemda Gunakan Anggaran Tidak Terduga untuk Tekan Inflasi

Jokowi Minta Pemda Gunakan Anggaran Tidak Terduga untuk Tekan Inflasi

Whats New
Sandiaga Uno Pakai Baju Adat Suku Kaili dalam Upacara HUT Ke-77 RI, Apa Maknanya?

Sandiaga Uno Pakai Baju Adat Suku Kaili dalam Upacara HUT Ke-77 RI, Apa Maknanya?

Whats New
Sempat Tergelincir ke Zona Merah, IHSG Sesi I Ditutup Menguat 0,09 Persen

Sempat Tergelincir ke Zona Merah, IHSG Sesi I Ditutup Menguat 0,09 Persen

Whats New
Jokowi Ingin Inflasi Ditekan Jadi di Bawah 3 Persen

Jokowi Ingin Inflasi Ditekan Jadi di Bawah 3 Persen

Whats New
Mendag Zulhas Ajak Pedagang Pasar Masuk Platform Online, Ini Manfaatnya

Mendag Zulhas Ajak Pedagang Pasar Masuk Platform Online, Ini Manfaatnya

Whats New
Harga Tiket Pesawat Mahal, Jokowi: Pak Menhub Saya Perintahkan untuk Segera Selesaikan

Harga Tiket Pesawat Mahal, Jokowi: Pak Menhub Saya Perintahkan untuk Segera Selesaikan

Whats New
Inflasi Jadi Momok Semua Negara, Jokowi: Kita Tidak Boleh Bekerja Standar

Inflasi Jadi Momok Semua Negara, Jokowi: Kita Tidak Boleh Bekerja Standar

Whats New
Kemenkop-UKM Tingkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Global dengan Jejaring Digital

Kemenkop-UKM Tingkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Global dengan Jejaring Digital

Rilis
Syarat Bikin SKCK, Biaya, dan Tahapannya di Kantor Polisi ataupun Online

Syarat Bikin SKCK, Biaya, dan Tahapannya di Kantor Polisi ataupun Online

Work Smart
Subsidi Energi 2023 Turun Signifikan, Harga Pertalite Akan Naik?

Subsidi Energi 2023 Turun Signifikan, Harga Pertalite Akan Naik?

Whats New
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.