Menhub: Ada Enam Bandara yang Siap Masuk Skema Kerjasama Pemerintah-Badan Usaha

"Kalau sekarang KPBU yang sudah saya minta dijalankan itu di Lampung, Bengkulu, Belitung, Kalimantan Tengah, Labuan Bajo, dan Sentani. Ada enam sementara ini," terang Budi Karya di Jakarta, Selasa (25/9/2018).

Keenam bandara di wilayah tersebut dipilih bukannya tanpa alasan. Budi Karya menyampaikan enam bandara itu memiliki lalu lintas tinggi dan memberikan keuntungan bagi para investor swasta.

"Secara umum bandara-bandara itu yang punya kemampuan visibilitas tinggi dan trafiknya banyak. Itu kami serahkan," sambung dia.

Mantan Direktur Utama Angkasa Pura II itu menyatakan, pengelolaan dan pengembangan bandara yang ada di enam wilayah tersebut akan disinergikan antara BUMN, dalam hal ini AP I dan atau AP II dengan investor swasta asing maupun dalam negeri.

Budi Karya pun mengakui, banyak investor swasta luar dan dalam negeri yang tertarik bergabung dalam skema KPBU tersebut.

"Banyak sekali yang mau karena ini berkaitan dengan udara, keselamatan. Nanti kalau laut itu sudah ada exercise-nya kita buka berapa," imbuh dia.

Adapun sampai saat ini pemerintah telah melakukan market sounding terkait KPBU Bandara Komodo di Labuan Bajo, Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Wisnu Wijaya Soedibjo menyatakan bahwa kebutuhan total investasi sebesar Rp 3 triliun.

"Skema KPBU ini memiliki rincian investasi capex atau modal belanja Rp 1,17 triliun dan operational expenditure sebesar Rp 1,83 triliun," kata Wisnu di Gedung BKPM, Selasa (25/9/2018).

Wisnu menambahkan, skema KPBU ini dilakukan bukan semata-mata untuk membangun fisik bandara, melainkan menyediakan fasilitas bandara yang dapat memberikan pelayanan berkualitas untuk wisatawan asing dan domestik.