Indonesia Rawan Gempa, Tata Ruang Perlu Jadi Perhatian

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Bagian Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudy Suhendar mengatakan, potensi kerawanan gempa bumi dan tsunami merata di seluruh wilayah Indonesia.

Hanya Kalimantan yang lebih sedikit potensi bencananya, namun risiko tetap ada. Karena tidak mungkin memindahkan suatu daerah ke daerah lain yang minim risiko, maka perlu ada antisipasi dari aspek tata ruang.

"Salah satu mitigasi bencana, pengurangan risiko adalah tata ruang," ujar Kepala Bagian Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rudy Suhendar di kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (3/10/2018).

Rudy mengatakan, saat membangun kota atau wilayah yang memiliki kondisi geologi aktif perlu hati-hati. Penata kota harus menguasai medan tersebut seberapa besar potensi bencananya.

Indonesia belajar dari tsunami yang terjadi di Aceh pada 2004 silam. Setelah itu, baru lahir Undang-undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang yang mengganti UU Nomor 24 1992.

Di sana diatur bagaimana membangun tata ruang berbasis teknologi untuk meminimalisir dampak bencana alam.

"Memang harganya mahal. Sejak 2004 itu, harus membangun tata ruang berbasis teknologi, berawal dari kejadian di aceh," kata Rudy.

Rudy mengatakan, dalam proses penyususnan tata ruang, harus mempertimbangkan kawasan yang berpotensi bencana. Hal ini merupakan cara bagaimana penghuni wilayah tersebut beradaptasi dengan alam.

Sebab, lempengan dan palung di bawah daratan sudah terbentuk sejak ribuan tahun lalu sehingga manusia yang harus beradaptasi.

"Kita beradaptasi dengan bangunan sesuai kaidah. Kita bikin bangunan yang tahan gempa kalau tidak bisa pindah ke tempat lain," kata dia.