Berita Populer: Soal Pertemuan IMF-Bank Dunia hingga Tagihan Produsen Taro

Beberapa pihak menentang digelarnya pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia 2018 di Indonesia. Ungkapan pertentangan terutama disampaikan pihak oposisi pemerintah.

Bahkan, koalisi calon presiden Prabowo Subianto meminta pelaksanaan acara itu ditunda agar semua pihak fokus pada penanganan dampak bencana di Sulawesi Tengah. Di samping itu, mereka mengkritisi anggaran untuk persiapan pertemuan itu yang sangat mahal.

Ada juga yang menganggap pertemuan IMF-Bank Dunia itu tak memberikan kemaslahatan bagi rakyat. Tak terkecuali Andi Arief, politisi Partai Demokrat yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono, turut melontarkan sindiran melalui akun Twitternya.

Baca selengkapnya: Chatib Basri: Pemerintahan SBY Mengajukan Diri Jadi Tuan Rumah Pertemuan IMF-Bank Dunia

2. Benarkah Pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali Terlalu Mewah? Ini Faktanya

Pertemuan Tahunan atau Annual Meeting IMF-Bank Dunia 2018 yang digelar di Nusa Dua, Badung, Bali, menjadi perbincangan. Perbincangan baru mengemuka beberapa hari menjelang acara tersebut digelar, dengan puncaknya saat Jumat (5/10/2018) lalu sewaktu calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan tim mengkritisi perhelatan tersebut.

Secara garis besar, tim Prabowo menilai Pertemuan Tahunan memakan banyak biaya sampai Rp 800 miliar. Sementara di sisi lain, Indonesia sedang dilanda bencana, terbaru gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah, sehingga anggaran sebagai tuan rumah mestinya bisa dialihkan untuk penanganan korban bencana.

Tim Prabowo juga menganggap Pertemuan Tahunan sebagai ajang untuk bermewah-mewah, dan tidak menampakkan empati terhadap masyarakat yang mengalami bencana. Pandangan itu semakin didukung penilaian sejumlah kalangan bahwa IMF mempersulit Indonesia kala krisis 1997-1998 dengan meminjamkan uang yang merupakan utang untuk keluar dari krisis.

Baca selengkapnya: Bukan Tambah Utang, Ini Keuntungan Jadi Tuan Rumah Pertemuan IMF-Bank Dunia

3. Soal Uang Jaminan Hidup Korban Gempa Lombok, Ini Kata Sri Mulyani

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati angkat suara mengenai pemberitaan salah satu koran di Lombok yang menyatakan bahwa pemerintah pusat belum pasti menyalurkan uang jaminan hidup (jadup) terhadap korban gempa di Lombok.

Menurut Sri Mulyani, uang jadup tersebut baru akan disalurkan ketika korban tersebut setelah tinggal di hunian sementara atau hunian tetap dan atau selepas kembali ke rumah masing-masing.

"Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana. Adapun saat ini sebagian besar korban bencana masih tinggal di tenda-tenda pengungsian, dan pada umumnya sudah difasilitasi untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya," ujar Sri Mulyani dalam pernyataan resminya, Senin (8/10/2018).

Mantan Direktur Eksekutif Bank Dunia tersebut menambahkan, kini Kementerian Sosial (Kemensos) terus berkoordinasi dengan Pemprov NTB guna menyelesaikan hal tersebut.

Baca selengkapnya: Soal Uang Jaminan Hidup Korban Gempa Lombok, Ini Kata Sri Mulyani

4. China Hentikan Impor Minyak Mentah dari AS

Meskipun Pemerintah China belum menerapkan sanksi untuk impor minyak Amerika Serikat, tampaknya perusahaan-perusahaan minyak asal China rupanya tidak mau mengambil risiko.
Negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia ini telah menghentikan pembelian minyak mentah AS sejak Agustus lalu berdasarkan data Biro Sensus Amerika Serikat yang diterbitkan pada Jumat (5/10/2018).

Berhentinya impor minyak mentah dari AS oleh China adalah yang pertama kalinya sejak September 2016. Pada Juli, China sempat menerima 12 juta barel dari AS.

Dikutip dari Bloomberg, China sebelumnya merupakan salah satu importir minyak AS terbesar setelah AS mencabut pembatasan ekspor pada Desember 2015, bahkan berkali berebut posisi dengan Kanada dalam posisi importir minyak AS terbesa

Baca selengkapnya: China Hentikan Impor Minyak Mentah dari AS

5. Tagihan PKPU Produsen Taro Tembus Rp 495 Miliar

Pengurus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( PKPU) dua entitas anak PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk (AISA) mulai menggelar rapat pencocokan utang (verifikasi). Kedua entitas tersebut adalah PT Putra Taro Paloma dan PT Balaraja Bisco Paloma.

Keduanya harus menjalani proses PKPU sementara sejak 5 September 2018 selama 44 hari.
Sementara perkara ini tercatat dengan nomor 117/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Jkt.Pst. Permohonan diajukan oleh PT Bank UOB Indonesia. Pengurus PKPU Djawoto Jowono menyebutkan, pihaknya telah menyelenggarakan rapat pencocokan tagihan pertama di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

"Pada Jumat (5/10/2018) kemarin sudah dilakukan verifikasi, ada sekitar 80 kreditor yang telah mendaftarkan tagihan. Kalau nilainya masih dihitung," katanya kepada Kontan.co.id, Minggu (7/10/2018).

Baca selengkapnya: Tagihan PKPU Produsen Taro Tembus Rp 495 Miliar