Penanganan Bencana di Indonesia Masih Jadi Beban APBN

NUSA DUA, KOMPAS.com - Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki risiko terhadap bencana. Bahkan, data Bank Dunia menyebut Indonesia termasuk 35 negara yang memiliki risiko tinggi terjadinya korban jiwa akibat bencana.

Kerugian yang diderita atas bencana tidak sedikit. Akan tetapi, kemampuan pemerintah dalam menyediakan pendanaan untuk bencana dengan dampak yang ditimbulkannya, sangat terbatas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, penanganan bencana di Indonesia masih sangat tergantung pada APBN dan APBD. Bahkan, pemerintah kerap harus merealokasi anggaran.

“Kita perlu mengidentifikasi semua risiko bencana alam dan memikirkan mekanisme fiskal serta instrumen keuangan terbaik untuk mendukung rehabilitasi yang paling efektif dan paling cepat,” kata Sri Mulyani dalam Dialog Tingkat Tinggi Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana pada Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 di Bali, Rabu (10/10/2018).

Sebagai gambaran besarnya kerugian dan pendanaan yang diakibatkan oleh bencana, di antara tahun 2004-2013, Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp 126,7 triliun. Adapun rata-rata kerugian per tahun mencapai Rp 22,8 triliun.

Sementara itu, pemerintah memiliki dana cadangan yang dapat digunakan untuk penanganan bencana. Namun, ujar Sri Mulyani, dana cadangan tersebut digunakan untuk hal-hal lain pula selain bencana.

Selama 12 tahun terakhir, pemerintah rata-rata menyediakan dana cadangan untuk bencana sebesar Rp 3,1 triliun rupiah. Sementara bencana alam besar seperti gempa dan tsunami di Aceh tahun 2014 mencapai Rp 51,4 triliun rupiah.

"Jurang pembiayaan tersebut menjadi salah satu sebab Indonesia terpapar risiko fiskal akibat bencana alam," ungkap Sri Mulyani.