115 Juta Penduduk Belum Terdaftar Jadi Peserta BPJS Kesehatan

“Data penduduk yang belum jadi peserta jumlahnya 115 juta orang yang kami serahkan ke BPJS Kesehatan,” ujar Suratha di kantor BPJS Kesehatan, Jakarta, Rabu (10/10/2018).

Suratha mengatakan, pihaknya mempunyai kewajiban untuk menyediakan data penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan untuk dapat dimanfaatkan sebagai data Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional.

“Ada di Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 yang mengatur hal ini,” kata Suratha.

Sementara itu, Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Andayani Budi Lestari akan segera menindaklanjuti data yang diberikan oleh Dukcapil ini.

“Kami akan menugaskan petugas perluasan peserta BPJS Kesehatan untuk melakukan pendekatan ke pemerintah daerah, badan usaha, dan masyarakat untuk segera mendaftarkan diri,” kata dia.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri memberikan Data Kependudukan (NIK) yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan NasionaI-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) kepada BPJS Kesehatan.

Pemanfaatan Data NIK bagi penduduk yang masih belum menjadi peserta JKN-KIS, diharapkan dapat mendorong tercapainya cakupan kesehatan semesta.

“Kami sangat mengapresiasi komitmen Kementerian Dalam Negeri karena membantu menyukseskan Program JKN-KIS. Data tersebut akan kami gunakan untuk menugaskan para petugas perluasan peserta BPJS Kesehatan untuk melakukan pendekatan baik kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha, dan masyarakat untuk segera mendaftarkan diri menjadi peserta JKN KIS,” ujar Andayani.

Hingga Oktober 2018, jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 203.469.737 jiwa. BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 22.681 FKT P (Puskesmas, klinik, dokter praktek perorangan, RS D Pratama), 2.446 FKRTL (rumah sakit, klinik utama), 1.549 apotek dan 1.093 optik.