Survei BI: Kuartal IV, Bank Perketat Penyaluran Kredit

Hal itu terlihat dari Indeks Lending Standar (ILS) sebesar 17,7 persen, lebih tinggi dari 3,8 persen pada kuartal sebelumnya. Pengetatan penyaluran kredit terutama akan dilakukan terhadap kredit investasi dan kredit modal kerja dengan ILS masing-masing 16,3 dan 15,2 persen.

Sedangkan untuk kredit konsumsi seperti KPR/KPA, UMKM, dan kredit konsumsi lainnya, masih relatif longgar. Untuk KPR/KPA lebih ketat 0,4 persen, UMKM minus 0,3 persen, dan kredit konsumsi lainnya 2 persen.

Kebijakan Bank Indonesia terhadap relaksasi LTV juga direspon oleh responden dengan pelonggaran kebijakan penyaluran KPR/KPA pada triwulan III-2018 di mana ILS-nya minus 8,8 persen. Hal ini berlanjut pada kuartal IV-2018 dengan ILS 0,4 persen.

Pada kuartal IV-2018, aspek kebijakan penyaluran kredit yang akan diperketat adalah pemberian plafon kredit menjadi 18,3 persen, premi kredit yang beresiko 15,2 persen, jangka waktu pemberian kredit 3,4 persen, dan biaya persetujuan kredit 12,1 persen.

Di sisi lain, responden semakin memperlonggar kebijakan mengenai perjanjian kredit dengan nasabah menjadi 2,3 persen dan agunan yang digunakan jaminan kredit menjadi 7,8 persen.

Untuk kuartal IV 2018, survei BI memprediksi pertumbuhan kredit baru akan kembali meningkat. Diketahui, pertumbuhan kredit baru kuartal III di semua jenis penggunaan kredit cenderung melambat. Saldo Bersih Tertimbang (SBT) permintaan kredit baru pada kuartal III turun menjadi 21,2 persen, dibandingkan kuartal II sebesar 90,3 persen.

Sementara pada kuartal IV 2018, SBT kredit baru meningkat menjadi 94,8 persen. Peningkatan kredit itu didorong oleh tingginya optimisme responden seiring pertumbuhan ekonomi yang masih kuat, risiko penyaluran kredit yang rendah, dan rasio kecukupan modal yang meningkat.

Prioritas utama responden dalam penyaluran kredit baru kuartal III-2018 adalah kredit modal kerja, kemudian kredit investasi, dan kredit konsumsi. Pada jenis kredit konsumsi, penyaluran

kredit pemilikan rumah/apartemen masih menjadi prioritas utama, diikuti oleh penyaluran kredit multiguna dan kredit kendaraan bermotor.