Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Menteri Susi Kritik Sandiaga: Jangan Asal Ngomong, Baca Dulu...

Dalam kesempatan itu, Sandiaga berjanji akan memperlancar perizinan nelayan yang merasa kesusahan izin perkapalan dan tidak melayar karena birokrasi.

Padahal, kata Susi, nelayan Indramayu dapat dikategorikan sebagai nelayan kecil dengan kapasitas kapal di bawah 10 gross tonnage dan tidak membutuhkan perizinan namun hanya wajib lapor.

"Kami tidak pernah persulit izin penangkapan ikan, kenapa demikian karena kami mau majukan perikanan indonesia, tidak ada persulit izin," kata Susi, Rabu (17/10/2018).

Susi menyatakan, pihaknya pada tanggal 7 November tahun 2014, telah menerbitkan Surat Edaran dari Menteri Kelautan dan Perikanan yang menjelaskan bahwa kapal-kapal 10 GT sudah tidak perlu lagi membuat izin, tetapi harus terdaftar.

Hasil tangkapan juga harus masuk ke Tempat Pelelangan Ikan, dan pemerintah daerah setempat juga harus tahu, berapa jumlah tangkapannya, dan siapa saja yang membeli.

Adapun bagi kapal dengan kapasitas di atas 30 GT diwajibkan mengurus administrasi dan birokrasi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Administrasi tersebut meliput Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI). Bila tidak, maka KKP dapat menindak tegas dengan mencabut surat-surat izin tersebut.

Kemudian untuk kapal kapasitas 10 GT - 30 GT, administrasi perizinan diurus dalam tingkat provinsi.

Susi menegaskan, perizinan tersebut untuk mendata kepatuhan pemilik kapal, terutama bagi pemilik kapal 30 GT yang sejatinya sudah tidak dikategorikan sebagai nelayan karena volume tangkapan dan penghasilan yang melebihi nelayan umum. Apalagi pemilik kapal ukuran besar masih kerap melakukan pemalsuan laporan hasil tangkap dan menurunkan pendapatan pajak negara dalam sektor perikanan.

Kalau mengacu pada Surat Edaran yang telah KKP terbitkan, nelayan dengan kapasitas kapal 10 GT seperti di Indramayu dibebaskan dari perizinan.

"Jangan asal ngomong dulu, baca dulu undang-undang perikanan baru bicara. Jangan bawa isu sektoral ke ranah politik," kata Susi. (Tane Hadiyantono)

Berita ini sudah tayang di Kontan.co.id dengan judul Menteri Susi kritik Sandiaga Uno: Baca dulu UU Perikanan, jangan asal bicara


https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/17/161857726/menteri-susi-kritik-sandiaga-jangan-asal-ngomong-baca-dulu

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

3 Strategi Kemenperin Kejar Target Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri Rp 250 Triliun

3 Strategi Kemenperin Kejar Target Transaksi Belanja Produk Dalam Negeri Rp 250 Triliun

Rilis
KLHK Luncurkan Amdalnet untuk Permudah Perizinan Lingkungan

KLHK Luncurkan Amdalnet untuk Permudah Perizinan Lingkungan

Whats New
Bappenas: Pertumbuhan Ekonomi Tak Berbanding Lurus dengan Penurunan Kemiskinan karena Disrupsi Pekerjaan Pasca Pandemi

Bappenas: Pertumbuhan Ekonomi Tak Berbanding Lurus dengan Penurunan Kemiskinan karena Disrupsi Pekerjaan Pasca Pandemi

Whats New
Kemenhub Alokasikan Anggaran Rp 774 Miliar untuk Subsidi Angkutan Perintis 2023

Kemenhub Alokasikan Anggaran Rp 774 Miliar untuk Subsidi Angkutan Perintis 2023

Whats New
Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti di Tol Bali-Mandara Hanya Untuk Kendaraan Roda Empat

Uji Coba Bayar Tol Tanpa Berhenti di Tol Bali-Mandara Hanya Untuk Kendaraan Roda Empat

Whats New
Posisi Utang Pemerintah Rp 7.733 Triliun, Porsi Asing Semakin Sedikit

Posisi Utang Pemerintah Rp 7.733 Triliun, Porsi Asing Semakin Sedikit

Whats New
Indeks Persepsi Korupsi RI Menurun, Kepala Bappenas: Ini Alarm bagi Kita Semua

Indeks Persepsi Korupsi RI Menurun, Kepala Bappenas: Ini Alarm bagi Kita Semua

Whats New
Selain ASN, TNI dan Polri Kini Wajib Lapor Harta Kekayaan

Selain ASN, TNI dan Polri Kini Wajib Lapor Harta Kekayaan

Whats New
Ada MinyaKita, Omzet Produsen Minyak Goreng Premium Turun Drastis

Ada MinyaKita, Omzet Produsen Minyak Goreng Premium Turun Drastis

Whats New
Temukan 500 Ton MinyaKita Belum Didistribusikan, Mendag Zulhas Minta Segera Disebar ke Pasar di Wilayah Jawa

Temukan 500 Ton MinyaKita Belum Didistribusikan, Mendag Zulhas Minta Segera Disebar ke Pasar di Wilayah Jawa

Whats New
Pemerintah akan Tarik Utang Rp 696,4 Triliun di 2023

Pemerintah akan Tarik Utang Rp 696,4 Triliun di 2023

Whats New
Disinggung Jokowi soal Pendanaan Smelter, Bos BCA: Pembangunannya Membutuhkan Dana Besar

Disinggung Jokowi soal Pendanaan Smelter, Bos BCA: Pembangunannya Membutuhkan Dana Besar

Whats New
Harga Bitcoin dan Ethereum Menguat Lebih dari 30 Persen sejak Awal 2023

Harga Bitcoin dan Ethereum Menguat Lebih dari 30 Persen sejak Awal 2023

Whats New
Menteri PPN: RI Butuh Waktu 22 Tahun untuk Jadi Negara Berpendapatan Tinggi

Menteri PPN: RI Butuh Waktu 22 Tahun untuk Jadi Negara Berpendapatan Tinggi

Whats New
Mendag Zulhas Minta Satgas Pangan Tindaklanjuti Temuan 500 Ton yang Tak Disalurkan

Mendag Zulhas Minta Satgas Pangan Tindaklanjuti Temuan 500 Ton yang Tak Disalurkan

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+