Rencana Dana Kelurahan Dekat dengan Pilpres, Ini Kata Mendagri

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan rencana pemerintah membuat dana kelurahan tidak ada kaitan dengan Pilpres 2019 mendatang.

Hal ini dijelaskan untuk menerangkan bahwa proses untuk mewujudkan dana kelurahan dilakukan cukup lama dan baru mulai dibahas belakangan ini, oleh pemerintah bersama DPR RI.

"Itu sudah dua tahun lalu. Kalau dikaitkan dengan politik, ya semua kebijakan pemerintah sekarang atau awal tahun depan, semua patut diisukan kok berdekatan dengan Pilpres," kata Tjahjo saat ditemui di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Senin (22/10/2018).

Tjahjo mengimbau agar masyarakat dan pihak lain dapat memisahkan antara program pemerintah yang didasarkan pada kebutuhan masyarakat dengan kepentingan politik.

Dia juga menegaskan bahwa proses pembahasan wacana dana kelurahan dilakukan bersama dengan DPR RI yang murni dalam hal perencanaan anggaran.

"Jadi kalau dikatakan ada pertimbangan politik, enggak ada. Orang ini dibahas dengan DPR, DPR kan juga mewakili seluruh partai politik," tutur Tjahjo.

Sampai saat ini, pembahasan mengenai dana kelurahan masih berlangsung. Tjahjo juga belum dapat memastikan detil implementasi dana kelurahan, termasuk soal nominal dan mekanisme penyalurannya, selama pemerintah melalui Kementerian Keuangan masih membahasnya dengan DPR RI.

Namun, yang pasti besaran dana kelurahan tidak akan sebesar dana desa.

Hal itu dikarenakan kelurahan termasuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tiap tahunnya mendapat pos anggaran dari pemerintah daerah setempat, baik pemda tingkat 1 maupun tingkat 2.