Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

Ini Capaian Kementan dalam 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Kondisi itu sebagaimana dipaparkan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian (Kementan) Syukur Iwantoro kepada awak media, Rabu (24/10/2018), di Jakarta.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), ujar Syukur, Kementan mampu menurunkan inflasi bahan makanan dalam beberapa tahun terakhir.

Jika pada 2013, inflasi bahan makanan sebesar 11,35 persen maka pada 2017, angkanya telah menurun 88,9 persen menjadi 1,26 persen.

"Harga pangan cenderung stabil dan itu baik untuk konsumen maupun produsen," ujar Syukur.

Selain terkendalinya harga pangan, Kementan mengklaim sukses mendongkrak ekspor pertanian. Pada 2017, ekspor pertanian telah menyentuh Rp 441 triliun atau naik dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 385 triliun.

Selaras dengan lonjakan ekspor pertanian itu, lanjut Syukur, neraca perdagangan pertanian pun surplus.

"Pada 2017, nilainya surplus Rp 214 triliun atau lebih tinggi dari 2016 yang sebesar Rp 142 triliun," ungkapnya.

Peningkatan produksi juga mendongkrak produk domestik bruto sektor pertanian. Per 2017, angkanya mencapai Rp 1.344 triliun atau melonjak Rp 350 triliun dibandingkan pada 2013.

"Nah, capaian-capaian tersebut dampak lanjutannya adalah penurunan tingkat kemiskinan di desa yang mayoritasnya adalah petani," imbuh Syukur.

Mengacu data BPS, jumlah penduduk miskin pedesaan per Maret 2018 adalah 15,81 juta jiwa atau turun 10,88 persen dibandingkan Maret 2013 yang sebanyak 17,4 juta jiwa.

Terkait capaian yang dicapai selama 4 tahun terakhir, Syukur mengatakan, Kementan tak akan cepat puas.

"Ya, bisa dilihat, sejak Pak Menteri Amran Sulaiman dilantik, beliau langsung tancap gas. Ia paham bagaimana mengakselerasi produksi dan memangkas hambatan regulasi," tuntas Syukur.

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/10/24/173000826/ini-capaian-kementan-dalam-4-tahun-pemerintahan-jokowi-jk

Terkini Lainnya

Mudah, Begini Cara Cek Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan via Aplikasi JMO

Mudah, Begini Cara Cek Saldo JHT BPJS Ketenagakerjaan via Aplikasi JMO

Whats New
OJK: Portofolio Investasi Dana Pensiun Masih Didominasi Instrumen SBN

OJK: Portofolio Investasi Dana Pensiun Masih Didominasi Instrumen SBN

Whats New
Capex Adalah: Pengertian, Jenis, Contoh, dan Cara Menghitungnya

Capex Adalah: Pengertian, Jenis, Contoh, dan Cara Menghitungnya

Earn Smart
Prospek Reksadana Campuran Dinilai Masih Menarik, Ini Alasannya

Prospek Reksadana Campuran Dinilai Masih Menarik, Ini Alasannya

Whats New
Pemerintah Kantongi Rp 21,36 Triliun dari Lelang 7 Seri Surat Utang Negara

Pemerintah Kantongi Rp 21,36 Triliun dari Lelang 7 Seri Surat Utang Negara

Whats New
OJK Tindak 45 Iklan Keuangan yang Langgar Aturan pada Kuartal I-2024

OJK Tindak 45 Iklan Keuangan yang Langgar Aturan pada Kuartal I-2024

Whats New
Asosiasi Vape Gencarkan Edukasi untuk Kurangi Kebiasaan Merokok

Asosiasi Vape Gencarkan Edukasi untuk Kurangi Kebiasaan Merokok

Whats New
Cara Resign dari Pekerjaan dengan Sopan dan Tanpa Drama

Cara Resign dari Pekerjaan dengan Sopan dan Tanpa Drama

Work Smart
PGN Saka Resmi Perpanjang Kontrak WK Ketapang Bersama Petronas di IPA Convex 2024

PGN Saka Resmi Perpanjang Kontrak WK Ketapang Bersama Petronas di IPA Convex 2024

Whats New
MSIG Life Bayar Klaim Meninggal Dunia dan Kesehatan Rp 164 Miliar per Kuartal I 2024

MSIG Life Bayar Klaim Meninggal Dunia dan Kesehatan Rp 164 Miliar per Kuartal I 2024

Whats New
Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan lewat BRImo dengan Mudah

Cara Bayar Iuran BPJS Kesehatan lewat BRImo dengan Mudah

Spend Smart
Di IPA Convex 2024, Pertamina, Petronas, dan MedcoEnergi Sepakat Prioritaskan Kolaborasi

Di IPA Convex 2024, Pertamina, Petronas, dan MedcoEnergi Sepakat Prioritaskan Kolaborasi

Whats New
Bank Mandiri: Suku Bunga Acuan Belum Akan Turun dalam Waktu Dekat

Bank Mandiri: Suku Bunga Acuan Belum Akan Turun dalam Waktu Dekat

Whats New
Freeport Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3-S2, Simak Persyaratannya

Freeport Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan D3-S2, Simak Persyaratannya

Work Smart
Pemerintah Tetapkan 16 PSN Baru, Pelaksanaannya Disebut Tak Butuh APBN

Pemerintah Tetapkan 16 PSN Baru, Pelaksanaannya Disebut Tak Butuh APBN

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke