Kemenkeu Buka Posko untuk Keluarga Pegawai Korban Lion Air JT 610

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Keuangan membuka posko pusat informasi bagi keluarga pegawai Kementerian itu yang jadi korban insiden jatuhnya pesawat Lion Air JT-610.

Pesawat rute Jakarta-Pangkal Pinang itu diketahui jatuh di kawasan perairan Karawang, Jawa Barta, Senin (29/10/2018) pagi.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti mengatakan, posko tersebut dibuka di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.

"Saat ini, Kemenkeu membuka posko bantuan informasi bagi keluarga para pegawai Kemenkeu yang menjadi penumpang pesawat Lion Air JT610. Lokasi Posko berada di VIP Room terminal 1B Bandara Soekarno-Hatta," ujar Nufransa dalam keterangan tertulis, Senin.

Nufransa mengatakan, para Pegawai Kemenkeu yang menjadi penumpang pesawat itu bertolak dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Pangkalpinang dalam rangka tugas. Seluruhnya bertugas di kantor vertikal Kemenkeu wilayah Pangkalpinang.

Sebagian dari mereka datang ke Jakarta dalam rangka memperingati Hari Oeang ke-72 pada 27 Oktober 2018. Ada pula yang mendapat panggilan tugas rapat koordinasi di Jakarta sekaligus memanfaatkan momen akhir pekan untuk berkumpul bersama keluarga yang ada di Jakarta.

Kementerian Keuangan pun mengucapkan duka cita mendalam atas kejadian ini.

"Segenap pimpinan dan para pegawai Kemenkeu masih berdoa agar para penumpang yang berada di pesawat tersebut dapat ditemukan dalam keadaan selamat," kata Nufransa.

Kemenkeu juga berharap proses pencarian pesawat dan evakuasi dapat berjalan dengan baik, sehingga informasi terkini soal keadaan penumpang bisa terus mengalir.

Dalam penerbangan tersebut, terdapat 21 pegawai Kemenkeu yang turut menjadi korban. Sebanyak 14 orang adalah bagian dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), terdiri atas 12 orang pegawai DJP dan dua lainnya adalah pasangan dari pegawai DJP yang merupakan pegawai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Ada pula 6 orang merupakan pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB) dan 3 orang merupakan pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).