Pengamat Disarankan Hati-hati Bicara soal Impor Beras

Kondisi itu disebutnya terlihat dari anjuran beberapa pengamat agar Indonesia mengimpor beras. Padahal, Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis data resmi bahwa Indonesia surplus beras 2,85 juta ton pada 2018 ini.

"Kita mesti berpikir jernih menyikapi data BPS surplus 2,85 juta ton beras saat ini. Jangan gegabah para pengamat bilang stok tipis sehingga perlu impor,” kata Gandhi, seperti dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (30/10/2018).

Dia menjelaskan, stok beras nasional tak hanya dari surplus 2,85 juta ton, tetapi juga dari Bulog sebesar 2,4 juta ton. Jumlah itu tentunya cukup aman hingga 10 bulan ke depan.

“Stok beras cukup, tidak perlu impor. Jangan sampai pengamat beri pernyataan karena ada pesanan dari pihak tertentu,” ucapnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, kondisi cuaca saat ini membuka peluang terjadinya peningkatan produksi beras nasional.

“Kita coba cek Sumatera dan Kalimantan serta sebagian Jawa Barat sudah turun hujan artinya tanam padi tinggi dan Januari 2019 bisa panen,” ujar Gandhi.

Ada anomali

Sementara itu, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sekaligus guru besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) Mochammad Maksum Machfoedz mengatakan, terjadi anomali beras nasional.

Kondisi itu adalah produksi cenderung surplus dan besaran konsumsi rutin normal, namun di lapangan justru harga beras melonjak.

“Ini ada semacam tekanan politik yang dibuat agar impor beras dilakukan, ada yang memanfaatkan situasi. Jangan sampai negara kalah dengan para pemburu rente. Harus bisa ditangkap dan diberi sanksi,” tegasnya.

Adapun Khudori, pengamat ekonomi dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) mengatakan, tingginya disparitas harga beras dapat memicu impor.

“Penyelundupan beras untuk memanfaatkan disparitas harga masih terjadi dan ditemukan kasusnya di Batam, namun volumenya kini tidak signifikan. Disparitas harga ini perlu dihilangkan untuk meminimalkan peluang penyalahgunaan pihak tertentu,” katanya.