Menaker Berharap 4000 Desa Terjangkau Program Desmigratif

Program Desmigratif bertujuan untuk memberikan pelindungan terhadap pekerja migran yang akan bekerja ke luar negeri. Tak cuma itu program ini melindung juga pekerja setelah bekerja dari luar negeri serta pelindungan terhadap PMI dan keluarganya.

Adapun empat pilar utama Desmigratif yakni pusat layanan imigrasi, kegiatan usaha produktif untuk memberikan edukasi awal tata kerja bekerja di luar negeri, community parenting untuk anak-anak pekerja migran dan pembentukan koperasi Desmigratif.

"Program Desmigratif sebagai salah satu instrumen pemerintah untuk memberikan pelayanan dan pelindungan terbaik kepada para calon pekerja migran, purna pekerja migran dan keluarganya, " kata Menaker Hanif dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima Kamis (11/1/2018).

Menaker Hanif sendiri mengatakan itu saat memberikan arahan acara “Konsolidasi Penguatan Peran dan Fungsi Penanggung Jawab Desa dan Koordinator Dinas Program Desmigratif” 2018, di Jakarta, Rabu (31/10/2018).

Lebih lanjut, Hanif mengatakan, program Desmigratif merupakan program rintisan yang sifatnya masih terbatas. Karenanya sebagai langkah awal dibuat model di sekitar 60 kabupaten/kota, dengan setiap tahun rerata 2 desa setiap kabupaten/kota.

Desmigratif mulai di-pilot-kan pada 2016 di dua desa dan diduplikasi ke 120 desa pada 2017. Sementar itu, pada 2018 akan ada tambahan 130 desa lagi yang akan dibentuk sebagai Desmigratif.

“Nantinya kalau 4000-an desa kantong pekerja migran dari total 74.900 desa, memiliki program desmigratif dan empat pilar berjalan baik, yakinlah migrasi berlangsung aman dan pelindungan pekerja migran juga lebih baik, “ ujar Hanif.

Dukungan lintas kementerian

Deputi II Bidang Kajian dan Pengelolaan program prioritas Kantor Staf Presiden (KSP) Enda Ginting menyatakan, KSP siap bersinergi dengan Kemenaker untuk menjalankan program Desmigratif dengan beberapa Kementerian/Lembaga.

“Termasuk kerja sama dengan Kementerian Kesehatan, untuk wilayah lokasi satu atap, agar pemeriksaan kesehatan bisa dilakukan sedekat mungkin dengan lokasi calon pekerja migran, “ kata Enda.

Sedangkan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Diah Indrajati mengatakan, dalam menjalankan program Desmigratif, para kepala dinas di daerah perlu mengetahui dan memahami permasalahan-permasalahan ketenagakerjaan di daerahnya masing-masing dan program-program yang telah diluncurkan Kemnaker.

“Kemendagri akan melakukan pemetaan atau mapping dan pengawalan agar semua sektor yang bisa masuk ke desa tersebut bisa dilaksanakan harmonis dan selaras. Masing-masing melaksanakan tupoksinya, tapi masih di dalam satu lokasi, “ katanya.

Selain Hanif, Enda, dan Diah, turut hadir dalam acara konsolidasi tersebut Dirjen Binapenta PKK Kemnaker Maruli A. Hasoloan dan Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Taufik Madjid.

Tercatat konsolidasi diikuti oleh 250 orang meliputi penanggung jawab tim pelaksana Desmigratif di Desa (130 orang), Kordinator Desmigratif (65 orang), dan  sisanya dari Disnaker kabupaten/kota dan Kabid Penempatan dari 10 Disnaker Provinsi.