Transformasi Rastra ke Bantuan Pangan Nontunai Ditargetkan Rampung Awal 2019

Hal tersebut dikatakan Agus usai mengikuti rapat tingkat menteri terkait perluasan BPNT di Kantor Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Jakarta, Kamis (8/11/2018).

"Kita sedang mengupayakan agar transpormasi Rastra ke BPNT itu selesai 100 persena pada awal tahun 2019. Kita ancer-ancernya di bulan Februari," ujar Agus.

Agus menjelaskan, masih ada beberapa daerah yang belum siap untuk diterapkan program BNPT. Daerah-daerah tersebut di antaranya adalah Papua dan Maluku.

"Jadi daerah-daerah yang tadi disampaikan bahwa mereka adalah daerah-daerah yang belum siap infrastrukturnya, e-warungnya. Daerah-daerah remote itu akan ada fleksibilitas yang akan kami siapkan," kata Agus.

Agus menambahkan, bagi daerah-daerah tersebut diberikan kelonggaran waktu selama tiga bulan untuk mempersiapkan infrastrukturnya.

"Tadi ada beberapa usulan bahwa program BPNT ini yang di daerah-daerah tadi itu kita lakukan threatment untuk sementara seperti program PKH. Tapi kita memberikan satu batasan agar daerah tersebut bisa mempersiapkan diri untuk pure bisa masuk ke program BPNt itu dalam 3 bulan, sehingga dalam 3 bulan itu semua kendala-kendala yang ditemukan mereka di lapangan harus bisa selesai," ucap dia.

BPNT merupakan program pengganti bantuan rastra. Pemerintah sebelumnya membagikan beras kepada peserta KPM.

Melalui program BPNT, peserta KPM menerima bantuan sebesar Rp 110.000 per bulan. Pemerintah akan menyalurkan bantuan itu melalui rekening peserta KPM.

Kemudian, peserta dapat menggunakan bantuan itu untuk membeli bahan pangan selain beras. Peserta KPM bisa membeli bahan pangan di e-Warung.

Ini merupakan Kemensos untuk menyalurkan bantuan beberapa kebutuhan pokok masyarakat yang berkualitas.