Aktivitas Politik Dalam Bisnis Perusahaan, Untung atau Buntung?

Begitu pun sebaliknya, pengusaha masuk ke dalam politik praktis demi suatu kepentingan.

Namun Professor Fakultas Bisnis dan Hukum Universitas Deakin Australia Ferdinand A. Gil, Alfred menilai, keterlibatan aktivitas politik dalam bisnis tidak bermanfaat positif bagi keberhasilan perusahaan tersebut.

"Justru mempunyai dampak negatif terhadap nilai perusahaan karena besarnya potensi tindak korupsi dan nepotisme yang sudah ramai diberitakan oleh media," ujarnya dalam acara diskusi di Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Berdasarkan berbagai riset kata dia, perusahaan dengan direktur atau komisioner yang mempunyai hubungan politik tidak mempunyai dampak positif yang signifikan terhadap penghasilan bisnis perusahaan itu sendiri.

Di Indonesia sendiri, keterlibatan politikus dalam bisnis perusahaan tidak diatur oleh undang-undang. Hanya ada aturan OJK menyangkut Politically Exposed Person (PEP) dalam industri jasa keuangan.

Head of Research Center, Faculty of Economics and Business Universitas Airlangga, Iman Harymawan menilai, meski keterlibatan politikus di perusahaan tak dilarang, namun prinsip transparansi dan akuntabel harus dijaga. Menurut dia, perusahaan perlu konsisten terkait hal itu.

Pengawasan etika hubungan politik dan bisnis dinilai sangat diperlukan agar mendorong perusahaan tetap transparan dan akuntabel.

"Namun masih banyak perusahaan yang belum transparan karena sifatnya sebatas sukarela," kata dia.

Di tempat yang sama, Head of Indonesia Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) Deny Poerhadiyanto menilai, budaya whistleblowing harus terus dikembangkan.

Para akuntan juga harus mengambil peran terdepan dalam menjaga etika bisnis, apalagi yang sudah melibatkan hubungan politik.

"Koneksi politik dalam berbisinis seharusnya mempunyai kontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi negara, tidak hanya kepentingan individu atau perusahaan," kata dia.