KKP Berencana Tambah Anggaran Asuransi Perikanan Jadi Rp 3 Milliar

"Insya allah tahun 2019, mudah-mudahan ke depan bisa kita tambah lagi anggarannya. Di 2019, kita mencananggkan 3 miliar," kata Direktur Jenderal Perikanan Budidaya KKP, Slamet Soebjakto (kedua kiri) di Jakarta, Selasa (13/11/2018).

Menurut Slamet, sejauh ini kehadiran program APPIK telah memberikan dan dirasakan manfaatnya oleh para pembudidaya ikan di Indonesia. Sehingga diperlukan dorangan dan dukungan lebih besar dari pemerintah, khususnya melalui KKP.

"Sehingga asuransi ini, khususnya untuk pembudidaya ikan kecil ini semakin terasa di masyarakat. Sekarang kita sudah mulai mendata sebanyak-banyaknya pembudidaya untuk ikut dalam asuransi ini," katanya.

Dia menjelaskan, manfaat yang dirasakan pembudidaya merupakan bentuk kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat.

Ini juga sebagai perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Tambak Garam.

"Mereka terbantu dengan program ini. Karena ini merupakan perlindungan bagi usaha pembudidaya ikan. Kalau nelayan adalah jiwanya, tapi kalau pembudidaya adalah usahanya," terangnya.

Sebelumnya, program asuransi ini hanya dikhususkan untuk para pembudidaya udang yakni Asuransi Usaha Budidaya Udang (AUBU). Namun seiring pejalanan diubah agar semua komoditas perikanan bisa ditampung.

Ketika itu, jumlah yang terakomodir hanya sekitar 5.000 orang pembudidaya seluruh Indonesia dan kini terus bertambah.

"Tadinya hanya sekitar 5000-an. Luas komuditas ini ternyata memperbanyak jumlah masyarakat (pembudidaya) yang ikut terlibat," sebut dia.

KKP kini berupaya mengakomodasi seluruh pembudidaya seluruh komoditas perikanan. Sehingga asuransi ini, khususnya untuk pembudidaya ikan kecil ini semakin terasa untuk masyarakat.

"Pembudidaya kecil itu yang memiliki luas lahan tidak lebih dari lima hektare dan dikelola secara tradisional. Insya allah nanti akan mengarah ke semua (komoditas perikanan)," tutup dia.