Penggunaan Kantong Plastik di Toko Ritel Harus Standar Internasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menyebutkan, kantong plastik belanja yang disediakan toko ritel modern harus berstandar internasional. Ini merupakan salah satu standar baku dan harus diikuti peritel atau pelaku usaha.

"Harus memenuhi persyaratan sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia) dan memenuhi pengujian, berdasarkan standar pengujian yang kita adopsi secara internasional," kata Kepala Standarisasi KLHK Nurmayanti di Jakarta, Rabu (21/11/2018).

Nurmayanti mengatakan, proses SNI itu dilakukan sebuah komite teknis yang dikoordinir langsung KLHK. Aturan terkait kantong belanja plastik untuk ritel sudah diterbitkan 2016 lalu.

Aturan tersebut adalah dengan Nomor SNI 7188.7.2016, tentang Kriteria Ekolabel bagian tujuh Kategori Produk Tas Belanja Plastik dan Neoplastik Mudah Terurai.

"Jadi di dalam SNI ini ada dua jenis kantong plastik yang mudah diurai, yakni oxo degrdable dan bio degradable. Sampai saat ini kedua jenis tas belanja plastik ini sudah sudah memenuhi kriteria eco label," ujarnya.

Dia menerangkan, dalam penerapannya, pencantuman label SNI tidak bisa begitu saja dilakukan pada tas belanja plastik. Akan tetapi harus memenuhi persyaratan sesuai dengan standar dan sudah melalui serangkaian pengujian, sehingga benar-benar baik dan tidak merusak lingkungan.

"Jadi kantong yang beredar (saat ini) valid, sudah melalui proses sertifikasi. Yang melakikan sertifikasi bukan KLHK tetapi lembaga independen yang diakreditasi oleh komite akreditasi nasional," tambahnya.

Pusat Standarisasi KLHK tidak hanya memiliki tugas dan kewenangan untuk menyusun standar yang berkaitan dengan ritel, khusus ekolabel dalam penggunaan kantong plastik, namun untuk semua produk manufaktur.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyesalkan lahirnya peraturan daerah terkait pelarangan penggunaan kantong plastik di toko ritel modern. Ia menilai hal ini merugikan para pengusaha atau peritel.

"Kita tidak sepakat dengan adanya pelarangan yang sifatnya tanpa edukasi, sosialisasi, dan lainnya," tegas Roy dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Rabu (21/11/2018).

Roy menjelaskan, pada dasarnya Aprindo sangat mendukung upaya Pemerintah Indonesia untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Sebab dampaknya negatif atau buruk pada lingkungan.

Inilah salah satu alasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) mengeluarkan aturan pengurangan kantong plastik pada ritel modern. Namun aturan ini dicontoh pemerintah daerah tapi dengan menerapkan pelarangan.