Berita Populer: IKEA PHK hingga Prabowo Minta Indonesia Belajar ke Zambia

IKEA Group, pemilik dari sebagian besar toko furnitur IKEA di seluruh dunia, berencana memangkas 7.500 pekerja mereka untuk beberapa tahun ke depan. PHK ini terutama dilakukan pada staf administrasi dalam operasional pusat.

CEO IKEA Jesper Brodin mengatakan, pihaknya menilai perlu menyederhanakan cara kerja. Sebab, IKEA melihat, di beberapa bagian organisasinya ada pekerja yang tidak efisien.

Namun, IKEA memperkirakan akan bisa menciptakan 11.500 pekerjaan baru pada periode efisiensi pekerja itu karena adanya ekspansi dengan format toko baru secara online.

Menurut CNBC, IKEA sedang dalam masa transformasi karena akan meningkatkan layanan digital dalam pengiriman dan lainnya. IKE juga sedang menguji format toko baru yang lebih mudah diakses karena lanskap ritel dan konsumen yang berubah cepat.

Baca selengkapnya: IKEA Group Berencana PHK 7.500 Karyawan

2. Soal Gaji Guru Rp 20 Juta, Sri Mulyani Minta Pengusul Menghitung Dulu

Menteri Keuangan Sri Mulyani menanggapi usulan kenaikan gaji guru hingga Rp 20 juta yang dilontarkan tim pemenangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga Uno. Menurut Sri Mulyani, ide atau usulan boleh-boleh saja. Namun, ada baiknya pengusul menghitung lebih dulu jumlah guru dan ketersediaan anggaran di APBN.

Menurut dia, dalam tahun 2019 anggaran pendidikan mencapai Rp 492 triliun. Anggaran itu untuk gaji, tunjangan profesi guru, dan anggaran yang dialokasikan ke daerah, termasuk BOS yang sudah mencapai Rp 117 triliun.

Sri Mulyani menilai, semua pihak memiliki pandangan yang sama, yakni perlunya memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia. Hal itu penting dilakukan untuk meringankan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun, peningkatkan kualitas pendidikan itu bisa dilihat dari berbagai hal, tak hanya kenaikan gaji guru yang dratis.

Baca selengkapnya: Soal Gaji Guru Rp 20 Juta, Sri Mulyani Minta Pengusul Menghitung Dulu

3. PT KAI Rilis 151.060 Kursi Promo "13 Lucky Days", Ini Cara Dapatkannya

Menjelang akhir bulan November ini, PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengadakan promo tiket bertajuk "13 Lucky Days". Dalam promo ini, PT KAI menghadirkan 151.060 kursi promo "13 Lucky Days".

Kursi promo yang disediakan untuk jadwal keberangkatan mulai 1 Desember 2018 hingga 3 Februari 2019. " Promo '13 Lucky Days' ini untuk pemesanan 13 hari, mulai 1 Desember 2018 sampai 13 Desember 2018," ujar Kepala Humas PT KAI Agus Komarudin saat dihubungi Kompas.com pada Rabu (21/11/2018).

Promo ini berlaku untuk kereta api komersial kelas eksekutif, bisnis, dan ekonomi. Harga yang dibanderol PT KAI pun cukup menarik. Untuk kereta api kelas ekonomi harga dibanderol mulai dari Rp 50.000. Kelas bisnis dipatok harga mulai dari Rp 60.000, dan eksekutif harga mulai dari Rp 100.000.

Baca selengkapnya: PT KAI Rilis 151.060 Kursi Promo 13 Lucky Days, Ini Cara Dapatkannya

4. Rasio Pajak Kecil, Prabowo Anggap Indonesia Perlu Belajar dari Zambia

Calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menganggap pemerintah gagal mengelola perekonomian, termasuk pajak. Dia pun membandingkan rasio pajak Indonesia dengan negara-negara lain.

Seperti Thailand yang rasion pajaknya mencapai 15,5 persen dan Malaysia 13,7 persen, sementara Indonesia hanya 10,3 persen. Selain itu, rasio pajak Zambia juga memiliki peringkat lebih baik dari Indonesia.  Untuk itu, menurut Prabowo, Indonesia perlu belajar dari Zambia.

Prabowo juga membandingkan rasio pajak Indonesia saat ini dengan era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Saat itu, kata dia, rasio pajak Indonesia selalu di atas 14 persen. Bahkan pernah hingga 16 persen.

Baca selengkapnya: Rasio Pajak Kecil, Prabowo Anggap Indonesia Perlu Belajar dari Zambia

5. Anggota DPR Ini Minta Maskapai Lion Air Ditutup

Beberapa anggota DPR mengkritisi sikap Lion Air baik dalam penanganan pascamusibah serta kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, bahkan mendesak Menteri Perhubungan untuk menutup izin usaha dari perusahaan Lion Air. Menurut dia, Lion Air tidak memiliki komitmen baik dalam penanganan kecelakaan serta mencoreng nama Kementerian Perhubungan.

Bambang pun menegaskan, tanggung jawab negara terutama Menhub dalam aspek keselamatan penerbangan yang terdapat dalam UU Penerbangan Nasional Nomor 1 Tahun 2009, Pasal 308 Ayat 1, yakni negara memberi tanggung jawab atas keselamatan penerbangan kepada menteri perhubungan.

Selanjutnya dalam Pasal 312 Ayat 3 bahwa dalam menjalankan kewajiban tersebut menteri membentuk unit kerja atau lembaga penyelenggara pelayan umum untuk melakukan pengawasan terhadap keselamatan penerbangan nasional.

Baca selengkapnya: Anggota DPR Ini Minta Lion Air Ditutup