Indonesia Dorong Peningkatan Kapasitas Digital Masyarakat Pedesaan

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong pada Pertemuan Para Menteri Luar Negeri dan Menteri Perdagangan APEC (APEC Ministerials Meeting/AMM) di International Convention Center (ICC), Port Moresby, Papua Nugini. Mennurut dia, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di kawasan pedesaan dan terpencil menjadi komponen penting dan perlu disadari bersama oleh anggota APEC.

"Untuk itu, Indonesia mengajukan kedua inisiatif  tersebut guna memastikan peningkatan kualitas kehidupan serta kesejahteraan masyarakat pedesaan dan terpencil dalam memanfaatkan kemajuan teknologi digital," ujar Thomas dalam keterangan tertulis, Senin (26/11/2018).

Selain itu, lanjut Thomas, inisiatif itu diajukan karena adanya kesenjangan dan perbedaan keterampilan digital di antara anggota ekonomi APEC. Menurut dia, perlu inisiatif dan upaya yang dapat meningkatkan dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan masyarakat pedesaan, juga kaum perempuan.

Namun, kerja sama fasilitasi perdagangan digital harus dilakukan secara transparan dengan tetap menghormati kebijakan dan pertimbangan domestik.

"Pemanfaatan kemajuan teknologi digital sangat penting untuk memastikan peningkatan produktifitas bagi petani dan nelayan," kata Thomas.

Inisiatif yang diajukan tersebut merupakan dukungan Indonesia terhadap APEC Action Agenda for the Digital Economy untuk mendorong pengembangan e-commerce dan digitalisasi

perdagangan. Menurut Thomas, e-commerce dan revolusi digital memberikan peluang dan tantangan terhadap cara bernisnis serta merupakan komponen baru dalam pengembangan perdagangan serta pertumbuhan ekonomi dan  sosial ekonomi di kawasan Asia-Pasifik.

"APEC Action Agenda on Digital Economy merepresentasikan komitmen kita bersama dalam menetapkan target tujuan pengembangan e-commerce digitalisasi yang inklusif di kawasan," kata Thomas.

Ia melanjutkan, inklusivitas digital sangat penting untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan di kawasan Asia Pasifik.

Di samping isu digital dan inklusivitas, dalam hal perdagangan, APEC juga terus mempercepat langkah Bogor Goals 2020. Tahun 2020 akan menjadi momen penting bagi APEC di mana visi baru APEC pasca pencapaian Bogor Goals akan diimplementasikan. Indonesia berharap visi APEC pasca 2020 tetap mengedepankan pembangunan yang merata bagi anggotanya.

Pelaksana tugas Direktur Perundingan APEC dan Organisasi Internasional, Direktorat Jenderal Perundingan Internasinal, Kementerian Perdagangan Deny Kurnia mengatakan, penting bagi APEC untuk menciptakan kesejahteraan merata yang bertujuang mengentaskan kemiskinan.

Hal ini dilakukan melalui pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

"Target APEC pasca 2020 harus berpusat pada masyarakat, bersifat inklusif, saling terkait, dan adil," kata Deny.

Upaya pendalaman integrasi ekonomi juga terus didorong oleh Menteri APEC, salah satunya berperan menjadi inkubator bagi perwujudan Kawasan Perdagangan Bebas Asia Pasifik (FTAAP). Indonesia mengedepankan pentingnya peningkatan kapasitas bagi UMKM, masyarakat daerah terpencil dan perempuan dan sektor lain yang termarjinalisasi agar berpartisipasi aktif dalam perdagangan global. Khususnya ketika FTAAP diwujudkan.

Menurut Deny, APEC juga berkomitmen meningkatkan keterhubungan infrastruktur, institusi, dan individu di kawasan Asia Pasifik, performa rantai suplai global, fasilitasi perdagangan, partisipasi ekonomi APEC dalam rantai nilai global, dan serta daya saing sektor jasa melalui implementasi Peta Jalan APEC di Sektor Jasa 2016-2025.

"Kami juga menyambut dan mengantisipasi peluncuran APEC Trade in Value Added (TiVA) Database pada akhir tahun 2018 yang diharapkan menunjang kontribusi ekonomi APEC untuk semakin berpartisipasi dalam rantai nilai global," kata Deny.