Perpres Sistem Satu Data Ditargetkan Rampung Akhir Tahun Ini

"Kami inginnya agar segera ditandatangani Presiden. Beliau batu tanda tangan setelah menteri paraf," ujar Yanuar di Jakarta, Selasa (26/11/2018).

Kementerian yang terlibat antara lain Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, hingga Badan Pusat Statistik.

Yanuar mengatakan, Perpres satu data dibutuhkan sebagai fondasi dalam pengelolaan sesuatu yang bergerak sangat cepat seperti data yang terintegrasi.

Ia mengakui adanya dinamika dalam pembahasan, apakah Perpres dibuat ketat atau longgar. Pada akhirnya, Perpres tersebut mengambil posisi xukup longgar.

"Kalau terlalu ketat takut tidak relevan. Khawator begitu ditanda tangan, ternyata tidak relevan lagi," kata Yanuar.

Sebab, dalam pengelolaan data, pasti berkaktan dengan meta data yang dinamis. Sehingga tidak beh djatur secara detil. Kalau diatur dengan detil, tidak akan fleksibel seiring dinamika teknologi. "Maka kami konsultasikan dengan berbagai pihak. Ini perpres dengan versi paling panjang dan lama selama saya di KSP," kata Yanuar.

Yanuar memastikan sistem satu data akan mendukung era revolusi industri 4.0. Indonesia bisa mengejar ketertinggalan dan mempersiapkan diri untuk berevolusi. Sebab, industri 4.0 tak hanya menuntut kecepatan, tapi juga layanan publik yang berkualitas.

"Layanan tidak bisa disiapkan kalau tidak ada perencaana pembangunan yang bagus. Perencanaa pembangunan tidak bisa bagus kalau tidak ada data," kata Yanuar.