Mendaur Ulang Residu Jokowinomic

Bagaimana tidak, pada akhir Oktober 2014 atau sepekan setelah Jokowi-JK dilantik, Bank Sentral AS (The Fed) mengakhiri program quantitative easing (QE) atau pembelian aset obligasi untuk memompakan likuiditas ke pasar.

Keputusan AS menghentikan QE membuat pasar finansial, khususnya pasar saham dan pasar valas, di seluruh dunia bergejolak. Setelah dihentikan, QE yang dimulai pada tahun 2008 untuk memitigasi krisis moneter akibat kredit macet properti berkualitas rendah (subprime mortgage) di AS, memicu kembalinya dana asing di seluruh dunia (suden reversal) , termasuk Indonesia, ke Negeri Paman Sam.

Dampak penghentian program QE memang tidak langsung terasa, meski The Fed sudah mengurangi pembelian obligasi (tapering off) sejak Januari 2014. Walhasil, ekonomi Indonesia pada 2014 masih tumbuh 5,02 persen.

Namun pada 2015, pertumbuhan ekonomi nasional terpangkas hingga menjadi  4,88 persen. Rupiah dan pasar saham domestik mengalami turbulensi. Tidak bisa tidak, di dalam negeri pun suku bunga acuan harus dipatok tinggi.

Secara komparatif, pertumbuhan ekonomi 4,88 persen pada 2015 digadang-gadang sebagai prestasi yang lumayan hebat. Dengan pencapaian itu, Indonesia tercatat sebagai negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi paling tinggi nomor tiga di Asia Pasifik. 

Ekonomi Indonesia hanya kalah oleh India dan Tiongkok yang masing-masing tumbuh 7,3 persen dan 6,8 persen.

Tentu sangat bisa dipahami mengapa Indonesia ada di posisi tersebut.  Dengan jumlah penduduk yang besar,  kontribusi konsumsi rumah tangga menjadi andalan penopang pertumbuhan ekonomi.

Dalam logika tersebut,  wajar mengapa Indonesia ada di bawah China dan India,  karena jumlah penduduk Indonesia juga ada di bawah kedua negara tersebut.  Dalam bahasa yang lain bisa dikatakan bahwa pertumbuhan yang didapat di tahun 2014 adalah pertumbuhan alami yang tak terlalu jauh dengan yang didapat beberapa tahun setelahnya.

Dengan raihan itu,  pemerintah masih dianggap mampu memacu pertumbuhan ekonomi di tengah kondisi sulit, pemerintah juga dianggap berhasil meletakkan dasar-dasar yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi nasional tahun selanjutnya.

Buktinya, pada 2016, perekonomian Indonesia tumbuh lebih tinggi ke level 5,02 persen. Salah satu kunci yang dimainkan pemerintahan Jokowi-JK adalah memacu pertumbuhan ekonomi di tengah masa sulit dengan menjaga APBN tetap kredibel, efektif, dan terkelola dengan baik (manageable).

Kendati kualitas penyerapan anggaran belum sesuai harapan, pemerintah berhasil membangun postur APBN dengan resiliensi atau elastisitas yang cukup tinggi. Setidaknya,  demikianlah narasi ekonomi yang digadang-gadang kala itu. 

Disadari atau tidak, APBN 2015 dan 2016 – begitu pula APBN 2017— sejatinya menghadapi risiko guncangan fiskal yang cukup berat akibat perlambatan ekonomi global yang menyebabkan penerimaan negara dari sektor perpajakan meleset dari target.

Oleh karena itu, agenda pengetatan (auterity)  menjelma ke dalam instilah "belanja yang efektif dan efisien" dan pemerintah digadang-gadang berhasil menjaga APBN tetap memiliki kemampuan beradaptasi dan tak goyah dalam situasi sulit. 

Namun di sisi lain,  angka raihan pajak ternyata tak berada dalam posisi yang supportif.  Dua tahun pertama,  penerimaan negara dari pajak hanya bermain di angka 81-82 persen.  Lalu di tahun 2017, angkanya naik ke 92 persen karena adanya suntikan penerimaan dari kebijakan tax amnesty.

Tak dapat dipungkiri memang,  ada lonjakan belanja infrastruktur.  Pertumbuhan sektor konstruksi rerata di atas pertumbuhan ekonomi.  Namun lonjakan kontribusinya tercatat kurang berarti.  Bahkan dari kuartal III 2018 terhadap kuartal III 2017, kenaikan kontribusi sektor konstruksi terhadap PDB nasional hanya sekitar 0,12 persen, meskipun pertumbuhannya tercatat 5,95 persen.

Sayangnya,  meskipun terdapat kenaikan tipis kontribusi sektor konstruksi,  ternyata kontribusi sektor industri dan  pertanian terhadap PDB malah terus menurun. Ada korelasi yang hilang dari data-data tersebut.  Kenaikan belanja infrastruktur yang berakibat meningkatnya konstribusi sektor konstruksi terhadap PDB nasional,  ternyata tidak memperkuat struktur dan kapasitas produksi nasional, tapi malah mendisrupsinya.

Dari kondisi tersebut,  terlihat beberapa persoalan fundamental yang harus segera dimitigasi oleh pemerintah.

Pertama, persoalan struktur pertumbuhan ekonomi. Triwulan dua, ekonomi tumbuh 5,27 persen (yoy). Sementara triwulan tiga,  angkanya menyusut menjadi 5,17  persen.

Konsumsi rumah tangga dan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) cukup dominan, ditambah dengan konsumsi LNPRT. Namun persoalannya, konsumsi rumah tangga terutama di perkotaan semakin terkontaminasi oleh barang-barang impor.

Dominasi produk asing yang dijual lewat e-commerce sangat terasa,  misalnya. Walaupun pembayaran bisa lewat rupiah, penyelesaian ke produsen menggunakan valas. Kondisi semacam ini akan menambah ketergantungan ekonomi nasional pada barang impor, bukan hanya pada bahan baku/penolong, barang modal, melainkan juga pada barang konsumsi.

Dengan kata lain,  kapasitas produksi nasional terseret turun. Lihat saja,  pada Januari-Agustus 2018 misalnya, impor barang konsumsi tumbuh hingga 27 persen (yoy); tertinggi kedua setelah pertumbuhan barang modal yang sebesar 29 persen (yoy). Bahkan di tahun 2017, angkanya sempat sampai ke level 30 persen. Kondisi yang sama juga terlihat dari data ekspor kita yang makin kurang menggembirakan.

Kedua, persoalan pengelolaan harga. Inflasi tahunan cukup rendah, di September sebesar 2,88 persen. Inflasi barang bergejolak bergerak 3,75 persen. Sayangnya, pengelolaan inflasi volatile food tidak menggunakan sumber daya lokal. Misalnya impor beras dan jagung yang dilakukan secara masif di tengah-tengah panen petani. Selain menyakitkan bagi petani, kebijakan impor tentu membutuhkan valas. Impor yang tidak direncanakan sebelumnya tersebut akan diikuti dengan pemburuan dolar di pasar.

Ketiga, dari sektor perbankan, rasio kecukupan modal alias capital adequacy ratio (CAR) di atas 20 persen dari level minimal 8 persen; serta rasio kredit bermasalah atau non performing loans (NPL) yang hanya 2,76 persen; masih jauh dari alarm 5 persen. Akan tetapi, gejolak yang terjadi seperti sekarang akan mengekor ke bank-bank pemilik likuiditas rendah.

Jika hipotesis tersebut benar, pemerintah sangat perlu mengawal likuiditas bank, terutama di kelompok Buku 1 dan 2. Lebih dari itu, saat nilai tukar tertekan kelompok Buku 3 dan 4 sebenarnya juga sensitif, karena sebagian besar merupakan bank devisa, yang memiliki keterkaitan langsung dengan nilai tukar.

Keempat, cadangan devisa mencapai 117,9 miliar dollar AS pada Agustus lalu yang setara dengan pembiayaan 6,8 bulan impor -atau 6,6 bulan impor jika ditambah dengan pembayaran utang luar negeri pemerintah.

Angka tersebut masih jauh dari batas standar internasional sebesar 3 bulan impor. Namun masalahnya, porsi hot money pada cadangan devisa cukup tinggi, yang berasal dari investasi portofolio.

Dana tersebut akan dengan mudah kabur jika ada sedikit saja guncangan atau shock. Oleh karena itu, rekayasa kebijakan investasi khusus untuk FDI harus dilakukan, selain berjuang habis-habisan untuk menggenjot ekspor nasional. Sayangnya,  belakangan pertumbuhan FDI agak lesu.