Konsumen PLN yang Ingin Pasang Panel Surya Atap, Perhatikan Ini

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT PLN.

Aturan ini berlaku sejak diundangkan pada tanggal 16 November 2018.

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional. Selain itu, juga bertujuan untuk menghemat tagihan listrik konsumen PLN.

Berdasarkan peraturan ini, kapasitas sistem PLTS atap dibatasi paling tinggi 100 persen dari daya tersambung konsumen PLN. Jika dalam satu rumah tangga memiliki daya listrik 1.300 kWh, maka maksimal PLTS atap yang dapat dipasang maksimal sebesar 1.300 kWh.

Adapun perhitungan ekspor dan impor energi listrik dari PLTS atap ini dihitung berdasarkan nilai kWh ekspor yang tercatat pada meter kWh ekspor-impor dikali 65 persen.

Jika jumlah energi listrik yang diekspor lebih besar dari jumlah energi listrik yang diimpor pada bulan berjalan, kelebihan itu akan diakumulasikan dan diperhitungkan sebagai pengurangan tagihan listrik pelanggan bulan berikutnya.

Selisih lebih yang diperhitungkan tersebut diakumulasikan paling lama tiga bulan untuk perhitungan periode tagihan listrik Januari sampai dengan Maret, April sampai dengan Juni, Juli sampai dengan September, atau Oktober sampai dengan Desember.

Namun, jika akumulasi selisih lebih masih tersisa setelah perhitungan periode tagihan listrik Maret, Juni, September, atau Desember tahun berjalan, selisih lebih dimaksud akan dinihilkan.

Jika pelanggan PLN berminat memasang PLTS atap di rumahnya, ia harus mengajukan permohonan pemasangan PLTS atap kepada general manager unit induk wilayah distribusi PLB dengan dilengkapi persyaratan administrasi dan teknis.

Pelanggan prabayar harus mengajukan perubahan mekanisme pembayaran tenaga listrik menjadi pascabayar.

Setelah mengajukan permohonan, PLN akan melakukan evaluasi dan verifikasi untuk pemberian persetujuan terhadap permohonan tersebut paling lama 15 hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Jika permohonan dari pelanggan belum memenuhi persyaratan administrasi atau persyaratan teknis, PLN akan menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai kekurangan persyaratan yang harus dilengkapi paling lambat dua hari kerja setelah evaluasi dan verifikasi.

Instalasi sistem PLTS atap wajib memiliki sertifikat laik operasi.