Soal Infrastruktur, Ini yang Bedakan Jokowi dengan Pemerintahan Sebelumnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembangunan infrastruktur menjadi fokus kinerja Presiden Joko Widodo dalam lima tahun pemerintahannya sepanjang 2014 hingga 2019 ini.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan, hal tersebut menjadi titik pembeda antara pemerintahan Jokowi dengan presiden periode sebelumnya. Perbedaan inilah yang menjadi titik tolak transformasi pemerintahan Jokowi.

Menurut Darmin, pemeirntahan Jokowi tidak terlalu menakankan pada sisi permintaan, tetapi lebih kepada sisi pasokan yang menunjang pertumbuhan ekonomi.

"Model dasarnya ada perbedaan, di mana bedanya? Pak Jokowi itu tidak terlalu menekankan walau tidak melupakan, tidak terlalu menekankan demand side ekonominya, tapi supply side-nya," jelas Darmin ketika memberikan paparan di acara Proyeksi Ekonomi Indonesia 2018 di Jakarta, (5/12/2018).

Darmin menjelaskan, komponen-komponen yang termasuk dalam sisi pasokan atau supply adalah infrastruktur, tanah, dan Sumber Daya Manusia (SDM). Adapun untuk sisi permintaan terdiri atas konsumsi, investasi dan ekspor.

Menurut Darmin, dengan digenjotnya pembangunan infrastuktur di era Jokowi, turut menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah gejolak perekonomian dunia. Selain itu, beberapa indikator sosial ekonomi seperti tingkat pengangguran, tingkat kemiskinandan gini rasio yang menunjukkan kesenjangan pendapatan mengalami penurunan.

Sementara itu, indeks pembangunan manusia mengalami peningkatan.

"Artinya semua mengarah membaik, padahal pembangunan itu tidak semuanya selalu sejalan. Kalau pembangunan ekonomi dengan tingkat kemiskinan, biasanya pertumbuhan mengalami kenaikan, kemiskinan turun, tetapi belum tentu gini rasio turun," ujar Darmin.

Karena pertumbuhan tidak selalu sejalan dengan distribusi pendapatan, Tapi di pemerintahan Jokowi sejalan, semua membaik," jelas dia lebih lanjut.

Namun Darmin mengakui, pemerintah era Jokowi belum mengoptimalkan pembangunan SDM. Saat ini, pemerintah sendiri tengah menyusun konsep dasar serta peraturan untuk peningkatan SDM melalui program pendidikan vokasi yang mulai digenjot tahun depan.

"Kita belum reform SDM secara besar besaran itu baru dimulai tahun depan. Sekarang baru menyusun dasar-dasar nya, roadmapnya," ujar dia.