Dugaan Pelanggaran Fintech, Paling Banyak Aduan dari Jakarta

Pengacara publik LBH Jakarta Jeanny Silvia Sari Sirait mengatakan, dari pengaduan itu sebagian besar merupakan laporan dari warga DKI Jakarta .

"Kenapa? Tampaknya terjadi karena info soal aplikasi pinjaman online lebih cepat berkembang di DKI Jakarta," ujar Jeanny di kantor LBH, Jakarta, Minggu (9/12/2018).

Jeanny mengatakan, pengaduan dari Jakarta sebanyak 36,07 persen. Namun, banyaknya aduan dari provinsi lain menunjukkan bahwa masalah pinjaman online bukan hanya permasalahan di wilayah Jakarta.

Provinsi terbanyak kedua yang membuat pengaduan dari Jawa Barat sebesar 27,24 persen, dilanjutkan dengan pengaduan dari Banten sebesar 9,80 persen, dari Jawa Timur sebesar 8,30 persen, dari Jawa Tengah sebesar 7,10 persen, dari Sulawesi Utara sebesar 1,58 persen, dan provinsi lainnya sebesar 7,47 persen.

"Tapi yang melapor ini belum tentu mewakili semua korban. Bisa jadi ada korban yang belum mengadu karena tidak tahu informasinya, mungkin karena malu," kata Jeanny.

Dari data LBH, sebagian besar pengadu, tepatnya 72 persen merupakan perempuan. Mereka mengaku diintimidasi saat ditagih pembayaran oleh petugas aplikasi pinjaman online, bahkan ada yang dilecehkan secara seksual.

Jeannya mengatakan, sebenarnya besaran uang yang dipinjam di aplikasi tersebut tidak terlalu besar, rata-rata tak lebih dari Rp 2 juta. Namun, saat penagihan, mereka dituntut membayar berkali lipat karena bunga yang sangat tinggi.

LBH Jakarta menghimpun 14 dugaan pelanggaran hukum dan hak asasi manusia yang dilakukan aplikasi pinjaman online. Selain bunga yang sangat tinggi, biaya adminnya juga tidak jelas. Selain itu, penagihan tak hanya dilakukan kepada peminjam, tapi ke seluruh kontak telepon yang tersimpan di ponsel peminjam.

Jika peminjam menunggak bayaran, petugas dari aplikasi pinjaman online akan membuat grup Whats App yang isinya merupakan daftar kontak telepon dari peminjam. Di grup tersebut, petugas di aplikasi pinjaman online itu akan menyebarkan foto KTP peminjam disertai dengan kalimat bahwa ornag tersebut meminjam uang dengan jumlah sekian.

"Lebih parah lagi, bahkan ada peminjam yang misalnya minjam Rp 1 juta, tapi dibilang di grup dia pinjamnya Rp 3 juta. Ada fitnah di situ," kata Jeanny.

Nomor kontak di ponsel itu didapatkan petugas karena mengakses data pribadi peminjam tanpa izin. Petugas juga menyebarkan data pribadi seperti foto KTP, nomor rekening, hingga lembar pertama buku tabungan secara tak bertanggung jawab. Selain itu, peminjam juga mendapatkan ancaman, fitnah, penipuan, hingga pelecehan seksual di saat petugas aplikasi menagih pembayaran kembali.

LBH juga menemukan bahwa kontak dan lokasi kantor penyelenggara aplikasi pinjaman online tidak jelas atau tidak terdaftar.

Ada pula pengaduan berupa sistem yang tidak dikelola dengan baik sehingga ketika peminjam sudah membayar pinjamannya, namun pinjaman tak dihapus dengan alasan tidak masuk dalam sistem.

"Di sistem tidak ada pencatatan yang jelas. Penagihannya juga dilakukan orang yang berbeda sehingga sata peminjam sudah mengkonfirmasi sudah dibayar, siangnya ada yang menelepon lagi bilang belum dibayar," kata Jeanny.

Menurut dia, sebagian besar masalah tersebut muncul karena minimnya perlindungan data pribadi bagi pengguna aplikasi pinjaman online. Hal ini terbukti dengan mudahnya penyelenggara aplikasi mendapat data pribadi dan foto peminjam.