AFPI: Fintech Ilegal Harus Dibasmi

"Tujuan dan posisi kita sama, fintech ilegal harus kita basmi," kata Ketua Umum AFPI, Adrian Gunadi ketika ditemui di Jakarta Selatan, Rabu (12/12/2018).

Adrian mengatakan, pihaknya bersama sejumlah lembaga kini tengah berkoordinasi terkait persoalan ini. Mereka sedang mencari formula terbaik untuk menindak fintech-fintech yang telah memakan korban dan menimbulkan masalah selama ini.

"Kita barengan dengan OJK, Bareskrim, Satgas Investasi, dan Kominfo lagi berkoordinasi untuk bagaimana bisa efektif dalam membasmi fintech ilegal," ujarnya.

Selain tiga institusi pemerintah tersebut, AFPI juga menggandeng pihak swasta yakni Google dalam memecahkan persoalan yang ada. Langkah ini diambil untuk mensinergikan keputusan untuk menutup ruang bagi fintech ilegal yang dimaksud.

"Kita juga sudah berkomunikasi dengan Google, khususnya dengan Goolge Playstore. Ujung-ujungnya nanti aplikasi (fintech) akan pasti di Google Playstore," terangnya.

Menurut dia, inisiatif dan langkah yang telah diambil itu merupakan bagian dari kehadiran asosiasi untuk mengatasi masalah fintech ilegal. Apalagi, selama ini sudah banyak laporan dan aduan terkait pelanggaran yang dilakukan fintech terhadap peminjam-peminjamnya.

"Jadi disitulah kehadiran asosiasi bagaimana bisa lebih cepat take action terhadap fintech-fintech ilegal. Tapi memang positioning kita clear, bahwa fintech yang beroperasi di Indonesia harus terdaftar," pungkasnya.

Untuk membasmi kehadiran fintech ilegal ini dibutuhkan kerja sama dan senergitas yang baik antar lembaga. Karena sebuah lembaga tidak akan mampu dan efekti memerangi keberadaan fintech-fintech ilegal yang telah menimbulkan persoalan.

"Saya rasa, perangkatnya bukan hanya OJK saja. Karena yang bisa menutup kanalnya Google atau Kominfo. Jadi memang harus dibentuk task fors. Kita bersama harus ada action dan bergerak sama-sama," tambah Andrian.

Saat ini fintech yang sudah terdaftar di AFPI per Oktober 2018 sebanyak 73. Untuk menjadi anggota AFPI, fintech harus terdaftar di OJK terlebih dahulu sesuai dengan kebijakan asosiasi.