Darmin Nasution Luruskan Kabar soal Pembubaran BP Batam

Mengutip Kontan.co.id, Kamis (13/12/2018), tidak ada pernyataan bahwa otoritas yang mengeluarkan perizinan lalu lintas keluar masuk barang di Batam tersebut akan dibubarkan.

"Kenapa sih orang jadi bilang dibubarkan-dibubarkan? Saya sudah jelaskan baik-baik tadi di Istana," kata Darmin, Rabu (12/12/2018).

Darmin mengatakan, hasil rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo kemarin memutuskan akan menghapuskan dualisme di Batam dengan mengalihkan kewenangan yang selama ini melekat pada Badan Pengusahaan (BP) Batam kepada Pemerintah Kota Batam. "Tapi, BP Batam masih tetap ada," tegas Darmin.

"Tidak bubar. BP Batam nanti ketuanya akan dirangkap oleh wali kota. Kalau bubar, nanti FTZ (free trade zone) di sana siapa yang urus?" lanjut dia.

Ia mengatakan, Presiden dan Wakil Presiden menganggap cara tersebut merupakan cara paling efektif untuk menghilangkan dualisme yang terjadi di Batam selama ini. Sebab, perkembangan ekonomi di BP Batam tak kunjung signifikan.

Diketahui, Presiden kemarin menggelar rapat terbatas di Istana yang diikuti para menteri, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Wakil Menteri Keuangan Madiasmo, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.

Rapat tersebut membahas mengenai perkembangan ekonomi Batam yang berujung pada persoalan BP Batam. BP Batam selama ini memperoleh kewenangan dari pemerintah pusat, khususnya yang menjadi kewenangan Kementerian Perdagangan, untuk mengeluarkan perizinan lalu lintas keluar masuk barang.

Perizinan tersebut antara lain perizinan IP plastik dan scrap plastik, perizinan IT-PT, perizinan IT cakram, perizinan IT alat pertanian, perizinan IT garam perizinan impor mesin fotokopi dan printer berwarna, perizinan pemasukan barang modal bukan baru, perizinan bongkar muat pelabuhan khusus, serta perizinan pelepasan kapal laut.