Neraca Dagang RI Jeblok, Sri Mulyani Sebut Karena Pengaruh Eksternal

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menilai, defisit neraca perdagangan yang tembus 2,05 miliar dollar AS pada November 2018 disebabkan faktor eksternal.

Defisit neraca perdagangan tersebut merupakan defisit terbesar sepanjang 2018. Sebelumnya, defisit terbesar terjadi pada Juli 2018, yakni mencapai 2 miliar dollar AS.

"Faktor ekonomi luar dari sisi ekspor akan menjadi tantangan, beberapa komoditas kita atau pasar untuk mengekspor harus kita lihat dengan sangat hati-hati," ujarnya di Jakarta, Senin (17/12/2018).

"Karena untuk China pertumbuhan ekonominya sedang dalam posisi adjustment karena adanya masalah internal mereka sendiri maupun karena trade war dengan AS," sambung dia.

Selama ini, China merupakan mitra dagang terbesar Indonesia. Mayoritas komoditas ekspor Indonesia dikirim ke China. Oleh karena itu, pelemahan ekonomi China dinilai akan memengaruhi permintaan ekspor produk Indonesia.

Sementara itu, kata Sri Mulyani, pasar-pasar baru untuk ekspor produk Indonesia menyerap ekspor sangat terbatas. Hal ini akibat adanya pelemahan permintaan lantaran kondisi ekonomi global yang tak pasti.

"Kami juga memahami dinamika pasar globalnya sedang sangat tinggi atau tidak pasti, di sisi lain impor tetap juga akan tetap kami review," kata dia.

Sebelumnya, Pengamat ekonomi Nawir Messi juga menyebut dampak pelemahan ekonomi China bagi Indonesia akan besar.

Pertama, penurunan proyeksi ekonomi China yang cukup dalam. Awalnya, sejumlah lembaga memproyeksikan ekonomi China bisa tumbuh 8 persen lebih pada 2019.

Namum belakangan proyeksi itu diturunkan hingga hanya 6 persen.

"Dua persen sangat besar artinya terhadap ekonomi global. Karena kenapa? Kontribusi China dalam pertumbuhan ekonomi global itu 18 persen size-nya hampir mendekati AS," ujarnya dalam acara diskusi di Jakarta, akhir pekan lalu.

"Kalau China gloomy, itu pasti kita batuk-batuk. Ekspor Indonesia ke China 40 persen," sambung mantan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) itu.