Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Salin Artikel

"Apakah 9 Naga, 7 Naga, atau Berapa Naga Itu Lahir di Zaman Pak Jokowi?"

Termasuk para pengusaha dengan bisnis yang menggurita dan dikenal dengan sebutan 9 Naga. Ia menegaskan, 9 Naga itu tidak lahir di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

"Yang sekarang menguasai pasar tepung, pasar beras, pasar gula dan sebagainya, apakah itu lahir di zaman Pak Jokowi?" ujarnya dalam acara seminar persaingan usaha di Jakarta, Rabu (19/12/2018).

"Apakah 9 naga, 7 naga atau berapa naga itu lahir di zaman Pak Jokowi? Bukan," sambung politisi Partai Golkar itu.

Jokowi dan Ma'ruf Amin kata dia menyadari struktur ekonomi Indonesia masih perlu banyak perbaikan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera.

Terlebih saat ini, struktur ekonomi merupakan peninggalan Orde Baru yang masih lekat dengan dominasi segelintir para pengusaha besar itu.

Oleh karena itu ucap Misbakhun, Jokowi-Ma'ruf Amin mendukung penuh penguatan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Peran KPPU dinilai sangat penting untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat.

Dengan KPPU yang kuat, praktik kartel perdagangan bisa ditindak. Para pengusaha kecil pun bisa bersaing secara sehat, sementara masyarakat mendapatkan manfaat harga barang yang lebih terjangkau.

Sebelumnya, Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Harryadin Mahardika mengatakan, Prabowo-Sandiaga tak ingin dunia usaha di Indonesia hanya dikuasai oleh 9 pengusaha besar yang dikenal dengan sebutan 9 naga.

"Kalau nanti Prabowo dan Sandi menang, itu 9 itu jadi 90 naga," ujarnya.

Harryadin mengatakan, dominasi 9 naga dalam dunia usaha sudah terjadi sejak dulu. Namun hingga hari ini, sampai era kepemimpinan Presiden Jokowi, para pengusaha itu masih eksis.

Padahal kata dia, dalam perspektif persaingan usaha, 9 naga ini berbahaya karena masih bisa oligopoli. Jadi masih bisa mengatur harga, jadi kartel.

https://ekonomi.kompas.com/read/2018/12/19/211200526/-apakah-9-naga-7-naga-atau-berapa-naga-itu-lahir-di-zaman-pak-jokowi-

Terkini Lainnya

Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Kunker di Jateng, Plt Sekjen Kementan Dukung Optimalisasi Lahan Tadah Hujan lewat Pompanisasi

Whats New
Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Sudah Masuk Musim Panen Raya, Impor Beras Tetap Jalan?

Whats New
Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Bank Sentral Eropa Bakal Pangkas Suku Bunga, Apa Pertimbangannya?

Whats New
Pasokan Gas Alami 'Natural Decline', Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Pasokan Gas Alami "Natural Decline", Ini Strategi PGN Jaga Distribusi

Whats New
BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

BTN Pastikan Dana Nasabah Tidak Hilang

Whats New
Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Kartu Prakerja Gelombang 67 Resmi Dibuka, Ini Syarat dan Cara Daftarnya

Work Smart
Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Peringati Hari Buruh, SP PLN Soroti soal Keselamatan Kerja hingga Transisi Energi

Whats New
Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Cara Pasang Listrik Baru melalui PLN Mobile

Work Smart
Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Bicara soal Pengganti Pertalite, Luhut Sebut Sedang Hitung Subsidi untuk BBM Bioetanol

Whats New
Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Bahlil Dorong Kampus di Kalimantan Jadi Pusat Ketahanan Pangan Nasional

Whats New
Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Luhut Sebut Starlink Elon Musk Segera Meluncur 2 Minggu Mendatang

Whats New
Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Kenaikan Tarif KRL Jabodetabek Sedang Dikaji, MTI Sebut Tak Perlu Diberi Subsidi PSO

Whats New
Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Bahlil Ungkap 61 Persen Saham Freeport Bakal Jadi Milik Indonesia

Whats New
Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Cadangan Beras Pemerintah 1,6 Juta Ton, Bos Bulog: Tertinggi dalam 4 Tahun

Whats New
Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Intip Rincian Permendag Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor, Berlaku 6 Mei 2024

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke