Terus Dapat "Disclaimer," Susi Marahi Jajaran KKP

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menumpahkan segala kekecewaannya kepada para jajaran di kementerian yang ia pimpin.

Menteri asal Pangandaran, Jawa Barat, itu pun marah lantaran ia menilai tak ada perubahan pola pikir dan pelaksaan anggaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama empat tahun.

Akibatnya, KKP terus-menerus mendapatkan opini disclaimer dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk laporan keuangannya.

"Disclaimer itu akhirnya menjadi label saya di luar karena saya menterinya," ujarnya dalam acara di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (20/12/2018).

Susi mengatakan, sejak awal menjadi menteri KKP, ia sudah meminta anggaran dua kali lipat untuk membangun sektor kelautan dan perikanan. Anggaran pun naik dari Rp 6,8 triliun menjadi Rp 13 triliun.

Dengan anggaran sebanyak itu, ia menargetkan membuat 3.000 kapal untuk nelayan. Namun, rencana itu buyar, pengadaan kapal jauh di bawah 1.000 kapal. Itu pun, kata Susi, banyak masalah.

Bahkan, imbuh Susi, KKP juga harus membayar lebih mahal untuk kapal-kapal yang dibuat.

Selain itu, Susi juga menyoroti tak terbangunnya 10 politeknik (poltek) dalam setahun. Padahal kata dia, anggaran peningkatan sumber daya manusia sudah naik lebih Rp 1 triliun.

"Saya ingat waktu itu ingin poltek ada 10, BPSDM anggarannya dari Rp 200 miliar jadi Rp1,5 triliun. Tahun pertama, berarti ada selisih Rp 1 triliun lebih, harusnya poltek 10 itu terbangun dalam setahun. Sekarang setelah 4 tahun hanya 7 yang terbangun," kata Susi.

Menteri nyentrik itu pun menyoroti proses pengadaan proyek di KKP yang tidak dilakukan setiap September-Oktober atau lebih cepat setiap tahunnya. Susi mengaku tidak mengerti mengapa hal itu terus dilakukan, padahal ia sudah minta untuk diubah.

Akibatnya, anggaran tidak terserap maksimal. Ia meminta agar jajarannya mengubah pola pikir dan pelaksaan anggaran.

Pasalnya, akibat pengelolaan anggaran yang tidak efektif dan efisien, anggaran KKP justru dikurangi.

Saat ini, kata dia, anggaran KKP hanya tinggal Rp 5,8 triliun. Hal ini akibat pengelolaan anggaran yang tidak baik.

"Negara bukan punya uang, negara sudah menyediakan uangnya. Tetapi, kapabilitas kita tidak bisa membuat anggaran itu terserap menjadi program pembangunan," ucapnya.

"Saya tadinya menolak tidak datang pagi ini karena capek. Polanya sama terus, tidak ada perubahan. Saya harap omelan pagi ini berpikir, semua eselon 1, 2, 3 dan para pengusaha," sambungnya.