Kuasai Freeport, Inalum Langsung Rombak Direksi

Usai resmi memegang mayoritas saham, Inalum melakukan perombakan direksi. Menurut Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin, jajaran direksi Freeport akan diisi oleh orang Indonesia dan asing.

"Siapa pengurusnya, direksi ada 4 orang Indonesia dan 2 non Indonesia," ujar Budi di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (21/12/2018).

Budi menyebutkan, posisi Direktur Utama akan diisi oleh Clayton Allen Wenas (Tony Wenas), Wakil Direktur Utama Orias Petrus Moedak, Direktur Jenpino Ngabdi, Direktur Achmad Ardianto, Direktur Robert Charles Schroeder, dan Direktur Mark Jerome Johnson.

"(Posisi) Komisaris punya empat orang Indonesia dan dua distinguished guest," kata Budi.

Posisi Presiden Komisaris diisi oleh Richard Carl Adkerson, Wakil Komisaris Utama Amin Sunaryadi, Komisaris Budi Gunadi Sadikin, Komisaris Hinsa Siburian, Komisaris Kathleen Lynne Quirk, dan Komisaris Adrianto Machribie.

Sebelumnya, PT Inalum (Persero) resmi membeli sebagian saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Dengan begitu, kepemilikan saham Indonesia atas PTFI meningkat dari 9 persen menjadi 51 persen.

Resminya pengalihan saham tersebut ditandai dengan proses pembayaran dan terbitnya Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi (IUPK) sebagai pengganti Kontrak Karya (KK) PTFI yang telah berjalan sejak tahun 1967 dan diperbaharui di tahun 1991 dengan masa berlaku hingga 2021.

Dengan terbitnya IUPK ini, PTFI akan mendapatkan kepastian hukum dan kepastian berusaha dengan mengantongi perpanjangan masa operasi 2 x 10 tahun hingga 2041, serta mendapatkan jaminan fiskal dan regulasi. PTFI juga akan membangun pabrik peleburan (smelter) dalam jangka waktu lima tahun.

Terkait dengan pengalihan saham, Inalum telah membayar 3,85 miliar dollar AS kepada Freeport McMoRan Inc. (FCX) dan Rio Tinto, untuk membeli sebagian saham FCX dan hak partisipasi Rio Tinto di PTFI sehingga kepemilikan INALUM meningkat dari 9.36 persen menjadi 51,23 persen.

Kepemilikan 51,23 persen tersebut nantinya akan terdiri dari 41,23 persen untuk Inalum dan 10 persen untuk Pemerintah Daerah Papua.

Saham Pemerintah Daerah Papua akan dikelola oleh perusahaan khusus PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPPM) yang 60 persen sahamnya akan dimiliki oleh Inalum dan 40 persen oleh BUMD Papua.